Sejak petugas sensus mulai mengetuk pintu rumah dan tempat usaha, satu kekhawatiran yang sama terus bergulir: jangan-jangan data yang diberikan ke BPS bakal nyasar ke kantor pajak.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turun langsung meluruskan kekhawatiran ini. Seluruh data individu yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 digunakan semata untuk kepentingan statistik, bukan perpajakan. "Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan kami jaga sebaik-baiknya," tegasnya.
Bukan sekadar janji. BPS menggandeng tiga lembaga untuk memperkuat perlindungan data: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, dan Perum Peruri. Kolaborasi ini, setidaknya di atas kertas, dimaksudkan agar data yang terkumpul tidak mudah bocor atau disalahgunakan.
Isu ini agaknya cukup serius hingga menarik perhatian DPR. Catatan dari Senayan kepada BPS soal kekhawatiran masyarakat menjadi sinyal bahwa resistensi di lapangan bukan sekadar bisik-bisik. Sudah cukup keras untuk dibahas di level legislatif.
Amalia menjelaskan, sensus ekonomi digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan usaha di Indonesia, dari korporasi besar hingga warung di gang sempit. Ada beberapa sektor yang dikecualikan: pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Sisanya masuk dalam radar sensus.
Data yang terkumpul, kata Amalia, akan dipakai pemerintah sebagai fondasi penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat. "Data yang dihasilkan akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis pada data yang lengkap serta mutakhir," tuturnya. Hasilnya juga diklaim akan memperkuat program prioritas nasional: perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.
Di Aceh, upaya meredam kekhawatiran sekaligus mendorong partisipasi publik ditempuh dengan cara yang lebih... meriah. BPS Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh menggelar senam massal di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Ahad (12/7/2026). Ratusan peserta hadir dari latar belakang yang beragam: pegawai BPS, mitra statistik, komunitas olahraga, hingga warga umum. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh turut mengirimkan perwakilan. Sinyal bahwa sosialisasi SE2026 kini melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Pendekatan senam bareng ini terdengar tidak lazim untuk urusan statistik. Tapi mungkin itulah intinya: membuat sensus terasa tidak mengancam, tidak formal, dan tidak ada hubungannya dengan surat tagihan pajak.
Pertanyaan yang kini relevan buat pelaku usaha kecil dan menengah: kalau data usaha tercatat rapi di sensus tapi kondisi riilnya ternyata berbeda dari laporan pajak, apa yang terjadi? BPS bilang tidak ada masalah. Tapi kekhawatiran itu, entah beralasan atau tidak, jelas belum sepenuhnya padam.