Modal inti PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tbk menembus Rp6,064 triliun per Juni 2026, cukup untuk mendorong bank pelat merah asal Pulau Dewata ini masuk ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, atau KBMI 2. Bukan sekadar kenaikan status administratif, promosi ini membuka ruang ekspansi yang lebih luas sekaligus menjadi validasi atas strategi permodalan yang dijalankan manajemen selama beberapa tahun terakhir.
Di balik angka modal itu ada dukungan konkret dari pemerintah daerah selaku pemegang saham, yang hingga Juni 2026 telah menyetorkan Rp3,63 triliun. Langkah ini selaras dengan Peta Jalan Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 yang digagas OJK, menjadikan BPD Bali salah satu contoh implementasi kebijakan itu yang berjalan relatif mulus.
Kinerja keuangan semester pertama 2026 berbicara cukup keras. Laba bersih tercatat Rp755,75 miliar, naik 17,67% dari Rp642,28 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Tidak kecil untuk bank daerah. Pertumbuhan laba ditopang pendapatan berbasis komisi yang tumbuh 18,34% YoY menjadi Rp82,73 miliar, serta lonjakan pendapatan lainnya sebesar 184,20% YoY menjadi Rp280,48 miliar dari sebelumnya Rp98,69 miliar.
Total aset terkerek 5,75% YoY ke Rp42,74 triliun. Dana pihak ketiga mencapai Rp35,05 triliun, naik 3,88% YoY, dengan porsi dana murah alias CASA mendominasi di 65,31 persen. Simpanan giro memimpin pertumbuhan komponen DPK, melonjak 13,31% YoY menjadi Rp4,90 triliun dari sebelumnya Rp4,32 triliun. Deposito tumbuh 5,00% ke Rp12,15 triliun, tabungan naik tipis 0,86% menjadi Rp17,98 triliun.
Dari sisi kredit, BPD Bali membukukan Rp25,85 triliun atau tumbuh 7,08% YoY dari realisasi Juni 2025 sebesar Rp24,14 triliun. Kualitas kredit, agaknya, jadi salah satu keunggulan bank ini. NPL gross hanya 0,94 persen, NPL nett cuma 0,03 persen. Rasio yang bikin banyak bank lebih besar pun harus mengacungi jempol.
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menyebut kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah yang rendah. Ia juga menegaskan bahwa kenaikan kelas ke KBMI 2 bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk memperluas peran bank sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus pembiayaan diarahkan ke sektor produktif, khususnya UMKM di segmen pertanian, kelautan, dan industri kerajinan sebagai bagian dari konsep Ekonomi Kerthi Bali. Realisasi KUR hingga Juni 2026 mencapai Rp1,17 triliun, atau 64,55% dari target tahunan Rp1,8 triliun. Secara kumulatif, total penyaluran KUR BPD Bali menyentuh Rp11,45 triliun, dengan 73,31% mengalir ke debitur baru. Bank juga menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp135,27 miliar, serta produk KUSUMA yang realisasinya Rp1,72 triliun dengan outstanding Rp1,40 triliun.
Efisiensi operasional membaik. BOPO turun dari 61,38% pada semester I-2025 menjadi 58,86%, pertanda mesin bank berputar lebih efektif. Indikator kesehatan lain juga solid: CAR 30,99%, ROA 4,22%, ROE 26,39%, NIM 5,89 persen.
Di luar deretan angka itu, BPD Bali mendorong transformasi digital lewat pengembangan BPD Bali Mobile, QRIS Tuntas, QRIS Mobile NFC, QRIS Cross Border, hingga fitur QRIS Tap yang masih dalam tahap perluasan bersama mitra perbankan. Integrasi sistem pembayaran kini menjangkau rumah sakit, destinasi wisata, hingga institusi pendidikan. Bank juga mengantongi Sertifikat Rekognisi Penerapan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dengan predikat Good/Mature Level, pengakuan atas ketahanan menghadapi risiko operasional, kredit, dan siber.
Modal sudah di KBMI 2, fundamental terlihat kokoh. Pertanyaannya sekarang: seberapa berani BPD Bali menginjak gas di paruh kedua 2026?