Hampir sebulan Bolivia dicekik blokade jalan, dan situasinya kini jauh melampaui sekadar krisis politik biasa. Rak supermarket di La Paz mulai kosong dari daging sapi, telur, dan buah-buahan. Oksigen rumah sakit menipis. Pemerintah sampai menerbangkan ayam bersubsidi pakai pesawat militer, pemandangan yang agaknya tidak pernah terbayangkan saat Presiden Rodrigo Paz dilantik kurang dari enam bulan lalu.
Paz mengumumkan pemotongan gaji dirinya dan seluruh menterinya sebesar 50 persen. Langkah itu diumumkan hanya 24 jam setelah meja dialog antara pemerintah dan pimpinan kelompok masyarakat adat gagal total. Bukan angka simbolis. Tapi pasar, dan para demonstran, belum terkesan.
Ibu kota politik La Paz terkepung ribuan demonstran dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah dan komunitas adat. Karena kota ini sangat bergantung pada akses jalan pegunungan, blokade punya efek pengganda yang brutal: ribuan truk pengangkut bahan pangan dan pasokan medis tertahan, distribusi logistik lumpuh, dan setidaknya empat orang dilaporkan tewas akibat keterlambatan penanganan medis.
Akar persoalannya tidak terlalu rumit untuk dibaca. Paz memangkas subsidi bahan bakar sebagai upaya stabilisasi ekonomi Bolivia yang memang sudah babak belur. Efeknya? Harga energi melonjak hampir 90 persen. Warga juga mengeluhkan kualitas bahan bakar yang diklaim merusak kendaraan. Sempat ada upaya meredam: kenaikan upah minimum 20 persen, bantuan tunai untuk keluarga rentan, pencabutan rancangan undang-undang pertanahan yang kontroversial. Kombinasi itu belum cukup mematikan bara. Kalau data lapangan bisa dipercaya, justru kemarahan makin mengeras tiap minggu.
"Bukannya tiba-tiba ia diminta mengundurkan diri. Ia punya waktu untuk memberikan solusi atas masalah-masalah ini," kata Mirian Huarina, salah satu pemimpin demonstrasi, seperti dikutip media lokal. Terdengar moderat, tapi nadanya jelas: kesabaran hampir habis.
Paz berbicara dengan nada yang semakin tegang. "Negara ini membutuhkan ketertiban, dan telah mencapai titik kritis," tegasnya dalam pidato publik di La Paz. Ia membuka opsi tindakan lebih keras sembari tetap menyerukan dialog. "Jika mereka tidak menginginkan dialog... maka tidak ada jalan lain," ujarnya. Kongres Bolivia sudah mencabut pembatasan terhadap keterlibatan militer dalam kerusuhan sipil, membuka jalan bagi penetapan keadaan darurat 60 hari. Paz menyebut pengerahan militer hanya jadi pilihan terakhir. Entah sampai kapan.
Di latar belakang semua ini, sosok Evo Morales tidak bisa diabaikan. Mantan presiden itu kembali muncul menyerukan pemilu dini, memperingatkan Paz hanya punya dua pilihan: "militerisasi" atau pemilu dalam 90 hari. Pemerintah menuding loyalis Morales ikut mendanai demonstrasi, tuduhan yang langsung dibantah kubu mantan presiden itu. Benar atau tidak, setidaknya itu klaim yang cukup untuk menyeret krisis domestik Bolivia ke arus geopolitik yang lebih luas.
Negara-negara sekutu Trump di kawasan mendukung Paz dan mengecam aksi protes sebagai upaya destabilisasi terorganisir. Presiden Kolombia Gustavo Petro ambil posisi sebaliknya, menyebut demonstrasi itu "perjuangan untuk martabat Amerika Latin." Bolivia merespons dengan mengusir duta besar Kolombia. Krisis yang bermula dari subsidi bahan bakar sudah merambat ke ranah diplomatik. Cepat sekali.
Bagi investor yang memantau eksposur di kawasan Amerika Latin, Bolivia bisa jadi sinyal awal dari tekanan serupa di negara-negara lain yang menjalankan program penghematan fiskal agresif. Reformasi ekonomi yang benar di atas kertas bisa terasa seperti bencana di jalanan. Pertanyaannya, berapa banyak pemerintah di kawasan ini yang benar-benar siap dengan jarak tipis antara dua persepsi itu?