Pemerintah tidak melarang anak muda Indonesia mencari peruntungan di luar negeri. Justru sebaliknya, Menteri Perindustrian Sarmuji secara terang-terangan mempersilakan, dengan satu catatan yang tidak bisa diabaikan: ikuti dulu program pelatihan yang sudah disiapkan.
"Teman-teman yang muda, boleh kabur ke luar negeri, boleh. Tapi, setelah dilatih oleh P2MI dan Kementerian Perindustrian," tegas Sarmuji saat hadir di Balai Diklat Industri Jakarta, Kamis (15/10/2026). Bukan sekadar retorika. Ada program konkret di belakangnya: SMK Go Global, skema pelatihan bersama antara Kementerian Perindustrian dan P2MI, dengan target pengiriman 140.000 pekerja migran terlatih pada 2027.
Bidang yang disasar cukup luas, mulai infrastruktur, perikanan, tataboga, pariwisata, hingga layanan kesehatan. Semua disesuaikan langsung dengan kebutuhan perusahaan di negara tujuan, bukan pelatihan generik yang tidak nyambung dengan kebutuhan pasar. Sarmuji agaknya sadar betul bahwa kompetensi adalah tiket masuk, bukan sekadar ijazah.
"Karena jangan kabur ke luar negeri, kabur keluar rumah saja kalau enggak ikut pelatihan nanti enggak bisa makan bakso," tambahnya, dengan analogi yang cukup membumi.
Konteks di balik dorongan ini patut dicermati. Banyak negara menghadapi krisis demografi, populasi menua, angkatan kerja menyusut. Indonesia, dengan bonus demografinya, punya posisi tawar yang sesungguhnya besar. Masalahnya ada di kesiapan kompetensi, bukan di jumlah tenaga kerja. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar memanfaatkan celah ini?
Gambaran di dalam negeri tidak sepenuhnya cerah. Jawa Barat sedang dihajar tekanan ketenagakerjaan yang tidak ringan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut Jabar kini menyandang predikat yang tidak diinginkan: PHK tertinggi se-Indonesia. Banyak industri manufaktur yang tutup, meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian.
Farhan tidak menampik tumbuhnya sektor informal dan gig economy sebagai katup pengaman sementara. Tapi ia menegaskan bahwa lapangan kerja formal tetap tidak tergantikan, karena di situlah kualitas dan kepastian bagi pekerja benar-benar ada. "Bukan berarti kita tenang karena untuk kualitas lapangan pekerjaan tetap harus yang formal," katanya.
Respons Pemkot Bandung bergerak di beberapa jalur. Penguatan iklim investasi lewat kemudahan berusaha dan kepastian hukum, dorongan peningkatan soft skills di sistem pendidikan, hingga peluang kerja lintas batas. Salah satu yang sedang dijajaki adalah skema sister city dengan Hamamatsu, Jepang, yang berpotensi membuka kanal kerja bagi tenaga kerja Bandung. Juga ada job fair, tidak hanya offline tapi online.
Dua narasi ini, dari Jakarta dan Bandung, bicara soal masalah yang sama dari arah berbeda. Pemerintah pusat mendorong ekspor tenaga kerja terlatih karena pasar global membutuhkan. Pemerintah daerah berjibaku menarik investasi karena pasar domestik sedang kehilangan lapangan kerja. Entah kebetulan atau tidak, solusi keduanya bertemu di titik yang sama: kompetensi.
Bagi pencari kerja muda, ini sinyal yang perlu dibaca lebih serius. Program pelatihan pemerintah yang selama ini mungkin luput dari radar bisa jadi justru pintu yang lebih pragmatis, baik untuk karier di luar negeri maupun untuk bertahan di pasar domestik yang kian sengit.