Belum ada angka resmi, tapi tekanannya sudah terasa. Biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 berpotensi merangkak naik, didorong dua faktor yang selama ini paling sensitif dalam perhitungan ongkos kepergian ke Tanah Suci: harga avtur yang masih bergejolak dan rupiah yang terus tergerus terhadap dolar AS.
Komponen penerbangan secara historis memakan porsi terbesar dalam struktur biaya haji, bisa mencapai separuh dari total ongkos yang ditanggung jemaah. Ketika harga bahan bakar pesawat melonjak sekaligus nilai tukar amblas, keduanya bekerja searah menekan anggaran. Bukan kombinasi yang nyaman bagi Kementerian Agama yang tengah menyusun skema pembiayaan untuk musim haji tahun depan.
Sinyal itu agaknya sudah terbaca di Senayan. Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mulai bersuara, meminta agar dana cadangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dioptimalkan untuk mengantisipasi lonjakan biaya. Argumennya sederhana: daripada beban kenaikan dilempar sepenuhnya ke jemaah lewat kenaikan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), dana kelolaan BPKH bisa difungsikan sebagai penyangga.
Bukan tanpa preseden. Saat penetapan biaya haji 2024, perdebatan soal proporsi beban antara jemaah dan subsidi dari dana optimalisasi BPKH sempat alot. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat pada skema yang dianggap tidak terlalu mencekik calon jemaah, meski dana kelolaan BPKH harus bekerja lebih keras dari biasanya.
Sampai seberapa dalam cadangan itu bisa terus dipakai sebagai bumper? BPKH mengelola dana haji dalam jumlah yang tidak kecil, hasil akumulasi setoran jemaah plus imbal hasil investasi selama bertahun-tahun. Tapi penggunaannya harus dijaga ketat. Ibarat pedang bermata dua: terlalu pelit dipakai, jemaah kena beban; terlalu royal, pokok dana yang sejatinya milik para jemaah antre keberangkatan ikut tergerus.
Ruang efisiensi di komponen lain pun semakin sempit. Biaya layanan di Makkah dan Madinah sebagian besar dikontrak dalam denominasi riyal Saudi, yang pergerakannya mengikuti dolar. Rupiah loyo otomatis membuat tagihan dalam mata uang asing itu terasa lebih berat saat dikonversi. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi tidak bisa dihemat semudah memangkas pos lain.
Pertanyaannya: apakah tren ini akan berbalik sebelum angka-angka itu resmi diketok?
Pemerintah biasanya mengajukan usulan biaya haji di awal tahun, sebelum dibahas dan disahkan bersama DPR. Negosiasi sesungguhnya baru akan panas dalam beberapa bulan mendatang. Kalau harga avtur dan kurs tidak berbalik arah sebelum pembahasan dimulai, tekanan untuk menaikkan Bipih tampaknya sulit dihindari.
Bagi lebih dari 200 ribu jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 2026, angka akhir yang disepakati di ruang rapat Komisi VIII akan sangat menentukan. Nominalnya belum ada. Tapi arahnya sudah kelihatan.