Tiga hari setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut data likuiditas perbankan yang selama ini dipakai KSSK "salah semua", Bank Indonesia akhirnya keluar dengan bantahan resmi. Bukan klarifikasi singkat, melainkan penjelasan panjang dengan deretan angka yang, agaknya, dimaksudkan untuk menutup perdebatan ini sebelum melebar ke mana-mana.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menunjuk IndONIA sebagai bukti utama. Indeks suku bunga pinjam-meminjam antarbank itu sempat melonjak ke 6,62% pada 18 Juni 2026, lalu tergerus ke 6,17% per 16 Juli. Bagi BI, penurunan itu sudah cukup bicara: tekanan likuiditas mereda, bukan memburuk. "Penurunan INDONIA mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga kebutuhan pendanaan jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai," kata Destry dalam keterangannya Jumat (17/7).
Tapi angka IndONIA itu sendiri menyimpan cerita yang lebih pelik. Per 17 Juli, indeks masih bertengger di 6,13%, jauh di atas level 5,66% yang tercatat awal bulan. Bagi bank yang harus membayar dana di pasar uang, selisih itu bukan kecil, dan inilah konteks yang tampaknya menjadi sumber keresahan Purbaya di rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (15/7). Bank-bank yang ditemuinya mengaku uangnya "memang enggak ada", meski semua indikator KSSK menunjukkan kondisi ample.
Bukan soal siapa yang benar. Ada mekanisme pasar yang bekerja di balik ketegangan ini, dan mekanisme itulah yang perlu dicermati.
SRBI, instrumen serapan likuiditas andalan BI, menawarkan yield 7,64% untuk tenor 12 bulan di lelang terakhir. Bandingkan dengan IndONIA di kisaran 6,13%. Selisih lebih dari 150 basis poin itu bak gayung bersambut bagi bank-bank yang kelebihan dana: menaruh uang ke SRBI jauh lebih menggiurkan ketimbang menyalurkannya ke pasar uang antarbank. Rasional? Sangat. Konsekuensinya, likuiditas yang seharusnya berputar di sistem justru tersedot ke instrumen BI, menciptakan keketatan yang dirasakan bank lain sebagai kekeringan dana.
Lelang SRBI terbaru mencatat total penawaran masuk Rp702 miliar untuk tenor 9 bulan, naik dari Rp607,5 miliar di lelang sebelumnya. BI memangkas nominal yang dimenangkan menjadi Rp220 miliar dari Rp500 miliar sebelumnya, sinyal bahwa bank sentral secara sengaja mendorong struktur ke tenor lebih panjang, memperpanjang masa serapan sekaligus meredam kebutuhan rollover. Yield di seluruh tenor pun turun tipis: tenor 6 bulan ke 7,22%, tenor 9 bulan ke 7,41%, tenor 12 bulan ke 7,64%.
Penurunan yield setipis itu bisa jadi sinyal positif, kalau data ini bisa dipercaya. Rupiah menguat empat hari beruntun hingga ditutup di Rp17.895 per dolar AS, ditopang konfirmasi S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di BBB dengan prospek stabil. Pasar obligasi pemerintah ikut mereda; yield SUN di beberapa tenor menyusul turun. Ketika kepercayaan investor terhadap aset Indonesia membaik, mereka pun bersedia menerima yield SRBI yang sedikit lebih rendah dari lelang sebelumnya.
Di sisi operasi moneter, ekspansi likuiditas BI melalui repo, swap, dan pembelian SBN di pasar sekunder sudah mencapai Rp837,11 triliun per 16 Juli 2026. Pertumbuhan uang primer (M0) dijaga di level double digit, 12,8% secara tahunan per akhir Juni. BI juga mengklaim terus berkomunikasi intensif dengan perbankan untuk memperlancar distribusi likuiditas antarbank.
Angka yang tidak main-main. Tapi narasi resmi BI belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang ditinggalkan Purbaya: kalau data indikatornya akurat dan likuiditas memang terjaga, kenapa bank-bank di lapangan masih mengeluh? Pertanyaannya sederhana, jawabannya agaknya tidak. Dalam dunia perbankan, persepsi bisa sama kuatnya dengan realita. Persepsi keketatan likuiditas, benar atau tidak, sudah cukup untuk mengerem laju penyaluran kredit.