Stok beras Bulog menembus 4,9 juta ton per 1 September 2026. Namun harga beras premium di pasaran masih melayang di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah antara Rp14.900 sampai Rp15.800 per kilogram tergantung zona. Selisih yang menganga ini sudah berlangsung berbulan-bulan, dan masyarakat yang menanggung bebannya.
Untuk menjawab tekanan itu, Perum Bulog berencana mengolah sekitar 300 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi beras premium sepanjang September hingga Desember 2026. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut usulan ini sudah disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional. Tujuannya sederhana: penetrasi pasar agar harga beras premium bisa merangkak kembali mendekati HET.
"Ini kami sedang mengajukan untuk tahun 2026 ini per bulan September sampai dengan Desember, estimasi yang kami ajukan adalah sekitar 300 ribu ton," kata Rizal dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa malam. Ia juga menyebut kontribusi beras terhadap inflasi Agustus hanya 0,02 persen, sembari menekankan bahwa tekanan harga lebih terkonsentrasi pada segmen premium, sedangkan beras medium relatif terjaga.
Angka 0,02 persen itu, agaknya, menyederhanakan masalah yang jauh lebih dalam. Data BPS menunjukkan harga beras di tingkat penggilingan naik 1,32 persen secara bulanan dan 5,52 persen secara tahunan per Agustus. Khusus beras premium, kenaikan tahunan di level penggilingan bahkan mencapai 10,07 persen. Bukan angka yang main-main. Dan tren ini bukan baru: BPS mencatat kenaikan serupa sudah berjalan sejak Februari 2026.
Yang menarik, tekanan itu bermula jauh sebelum beras sampai di kasir supermarket. Kenaikan harga di penggilingan sebesar 1,32 persen lebih besar dibandingkan di tingkat grosir (0,80 persen) dan eceran (0,42 persen). Api sudah menyala di hulu.
Akarnya ada di gabah. Sekjen Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Burhanuddin, menjelaskan bahwa sekitar 90 persen biaya operasional penggilingan berasal dari pembelian gabah. Ketika harga gabah melonjak ke Rp8.500 bahkan mendekati Rp9.000 per kilogram di tingkat penggilingan, sementara HPP resmi masih Rp6.500 per kilogram, penggilingan swasta tidak mungkin menjual beras sesuai HET tanpa merugi. "Kalau dikaitkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, sulit untuk dicapai itu. Pasti rugi penggilingan padi itu," kata Burhanuddin.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengakui harga gabah di sejumlah daerah sudah menembus Rp8.000 per kilogram. Pemerintah, katanya, sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian HET dan HPP, tapi bergerak hati-hati karena konsekuensinya kompleks. "Kita tidak mau nanti kemudian ini justru menjadi pemicu inflasi," tegas Hanif. Di saat bersamaan, pemerintah tengah menghitung ulang ketahanan pangan nasional seiring El Nino yang membawa curah hujan jauh lebih rendah dari proyeksi awal.
Situasi di lapangan makin runyam karena Bulog dan penggilingan swasta berebut gabah di pasar yang sama. Burhanuddin menyebutnya "rebutan gabah": produksi nasional tidak tumbuh secepat kapasitas penggilingan, sementara siklus panen puncak Maret-April sudah lewat. Bulog yang terus menyerap gabah untuk memperkuat cadangan negara secara tidak langsung mendorong harga bahan baku naik bagi penggilingan swasta. "Kalau Bulog itu terus membeli, harga pasti akan naik," kata Burhanuddin.
Middleman tampaknya pihak yang paling menikmati situasi ini. Dengan jarak harga antara gabah di tingkat petani sekitar Rp6.700-Rp7.000 dan di penggilingan Rp8.500 ke atas, ada selisih lebar yang tersedot rantai tengah. Petani memang mendapat harga lebih baik dari sebelumnya, tapi margin bersih mereka tetap perlu diperhitungkan terhadap biaya produksi, transportasi, dan kehilangan pascapanen.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menegaskan bahwa stok nasional yang besar tidak otomatis berdampak pada harga di tingkat konsumen, terutama di wilayah terpencil. "Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton, tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah," kata Eliza. Produksi terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sulawesi, sementara konsumsi tersebar hingga pelosok kepulauan. Biaya logistik antarpulau, keterbatasan gudang lokal, dan struktur pasar yang tipis di daerah terpencil menciptakan jurang antara surplus nasional dan realitas harga di pasar lokal.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memang menunjukkan hasil. Inflasi beras bulanan turun dari 0,49 persen di Juli menjadi 0,42 persen di Agustus, dan sekitar 1,9 juta ton CBP sudah disalurkan melalui SPHP dan bantuan pangan. Tapi intervensi ini baru sebatas menahan laju, belum cukup untuk membalik tren. Eliza bahkan menyoroti kemasan 5 kilogram beras SPHP yang bisa menjadi hambatan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbiasa beli eceran harian. "Harusnya dibuat eceran 1 kilograman disesuaikan dengan kemampuan membeli masyarakat menengah bawah yang biasa membeli untuk kebutuhan harian," ujarnya.
Rencana Bulog mengolah 300 ribu ton CBP menjadi beras premium berpotensi membantu. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan distribusi dan ketepatan sasaran, bukan sekadar volume. Pertanyaannya: apakah 300 ribu ton cukup untuk menggerakkan pasar premium nasional yang harganya sudah telanjur 14-20 persen di atas HET selama berbulan-bulan? Kalau data ini bisa dipercaya, jawabannya tidak sesederhana yang diharapkan.