Angka itu bukan sembarangan. Rp650,31 triliun hanya untuk membayar bunga utang, bukan pokoknya. Pemerintah resmi mengalokasikan nilai tersebut dalam RAPBN 2027, naik 11,69% dari outlook tahun berjalan. Seperlima pendapatan negara, nyaris habis sebelum dipakai membangun apapun.
Rinciannya cukup mengejutkan, terutama di sisi eksternal. Bunga utang dalam negeri dianggarkan Rp589,68 triliun, naik 9,64%. Bunga utang luar negeri melonjak jauh lebih tajam: 36,46%, menjadi Rp60,63 triliun. Kenaikan dua digit di sisi domestik sudah berat. Tapi lonjakan lebih dari sepertiga di sisi eksternal mencerminkan tekanan yang berbeda, terutama dari pergerakan kurs dan struktur utang valas yang jatuh tempo.
Di gedung parlemen, Badan Anggaran DPR RI mulai gelisah. Mereka mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merealisasikan pembentukan roadmap mitigasi utang pemerintah, peta jalan yang agaknya belum pernah benar-benar diformalisasikan selama ini. Purbaya sudah merespons desakan itu, meski substansi tanggapannya masih dalam konteks diskusi internal pemerintah.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet tidak menampik bahwa posisi utang masih terkendali. Tapi sorotannya beda. Bukan soal stoknya, melainkan soal arus kasnya. Beban bunga yang diproyeksikan menyerap sekitar 19% dari pendapatan negara 2027 membuat ruang belanja produktif makin sempit, di saat rasio penerimaan terhadap PDB pun masih tergolong rendah.
"Dengan penerimaan yang terserap untuk bunga semakin besar, ruang belanja produktif makin sempit," kata Yusuf. Kalimat sederhana, implikasinya tidak.
Yang bikin kalkulasinya makin rumit adalah risiko di sisi penerimaan 2026. Kalau target meleset, pemerintah hampir pasti harus mencari pembiayaan tambahan, bisa lewat penerbitan Surat Berharga Negara baru. Artinya defisit melebar, dan beban bunga tahun berikutnya kembali naik. Lingkaran yang sulit diputus tanpa intervensi struktural.
Yusuf menekankan, utang bukan musuh selama diarahkan ke investasi yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan baru. Infrastruktur yang mendorong konektivitas, energi yang menekan biaya produksi, pendidikan yang mendongkrak produktivitas tenaga kerja, itulah kategori belanja yang bisa memotong siklus tersebut. Bukan sekadar menambal defisit operasional.
Pertanyaannya bukan lagi soal apakah beban ini berat. Jelas berat. Yang perlu dijawab adalah apakah roadmap yang diminta DPR itu, kalau jadi disusun, cukup berani mengubah komposisi belanja secara fundamental, atau cuma jadi dokumen manis di atas kertas.