Janji itu diucapkan langsung di hadapan Komisi XI DPR. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan bergerak ke atas hingga penghujung 2026, bahkan dengan skenario harga minyak mentah global rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun ini.
"Kami siap tidak menaikkan [harga] sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi dengan asumsi harga minyak rata-rata US$100 per barel sampai akhir tahun," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Ia juga memastikan defisit APBN tidak akan jebol melampaui batas 3% dari PDB meski negara harus menanggung selisih harga yang kian melebar.
Pernyataan Purbaya bukan berdiri sendiri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyuarakan komitmen serupa sepekan berselang, menyebut pemerintah terus mencari jalan keluar agar harga BBM maupun LPG 3 kg tidak ikut terkerek oleh tekanan geopolitik Timur Tengah yang belum mereda. "Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar," kata Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah XI Partai Golkar Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (11/4/2026).
Siapa yang menanggung bebannya?
Jawaban sementara: APBN dan Pertamina. Pemerintah menyiapkan dana cadangan sebagai penyangga fiskal, sementara PT Pertamina (Persero) agaknya akan kembali didorong jadi bantalan pertama ketika harga beli minyak mentah melampaui harga jual yang dipatok pemerintah. Pola ini bukan barang baru. Pertamina sudah berkali-kali menjalankan fungsi buffer serupa di siklus harga minyak sebelumnya, dan hasilnya tidak selalu nyaman bagi neraca perusahaan.
Kondisi pasokan saat ini diklaim aman. Stok BBM nasional mencukupi untuk 20 hari ke depan, stok LPG tersedia hingga 10 hari. Tapi struktur fundamental kebutuhan energi Indonesia tetap menjadi titik rawan yang tidak bisa diabaikan.
Konsumsi BBM nasional menyentuh 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada periode 2024-2026, dengan bensin sekitar 100 ribu kiloliter per hari dan solar 111 ribu kiloliter per hari. Produksi domestik? Hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional masih dipasok dari luar negeri, sebagian besar dari Singapura dan Malaysia. Ketergantungan sebesar itu membuat setiap lonjakan harga minyak global langsung terasa di neraca keuangan negara. Bak cermin retak dari ambisi swasembada yang belum sepenuhnya terefleksi dalam angka realisasi.
Bahlil menyebut pihaknya terus menekan volume impor lewat optimalisasi sumber daya energi domestik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal swasembada energi. "Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai," ujarnya. Klaim yang masih perlu dibuktikan, mengingat gap antara produksi dan konsumsi belum menunjukkan tanda-tanda menyempit dalam waktu dekat.
Dari sisi parlemen, pemerintah diklaim memiliki pertahanan berlapis untuk merespons volatilitas harga minyak global. Ruang fiskal masih ada, setidaknya dalam kerangka asumsi makro yang berlaku saat ini.
Buat konsumen dan pelaku usaha, komitmen ini tentu sambutan baik. Harga BBM yang stabil adalah jangkar inflasi, dan inflasi yang terkendali artinya daya beli tidak tergerus. Tapi bagi yang mencermati kesehatan fiskal jangka menengah, pertanyaan yang lebih relevan mungkin bukan soal apakah BBM naik tahun ini. Melainkan berapa lama APBN sanggup menanggung beban subsidi sebelum terpaksa bicara soal "penyesuaian".