Perang di Selat Hormuz sudah enam bulan berjalan, belum ada tanda ujungnya, dan harga minyak dunia terus bergejolak di atas 90 dolar per barel. Dua menteri sekaligus kompak memberi sinyal yang sama kepada pasar: harga BBM bersubsidi tidak akan bergerak sampai akhir 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan hal itu di hadapan peserta Electricity Connect 2026 di Tangerang, Selasa (22/9). Cadangan BBM nasional, kata Bahlil, masih terjaga di standar minimal 18 hingga 21 hari. Tidak ada krisis stok, tidak ada rencana kenaikan harga BBM subsidi. Kebijakan ini bukan keputusan Kementerian ESDM semata, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Sehari berselang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat pesan yang sama di forum ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta. Harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini di kisaran 90 dolar per barel, masih di bawah ambang 100 dolar. APBN, kata Airlangga, cukup kuat jadi bantalan. "Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita," ujarnya.
Konteks geopolitiknya memang berat. AS dan Iran terlibat konflik terbuka sejak 28 Februari, berawal dari perselisihan soal pelayaran di Selat Hormuz yang gagal diselesaikan meski kedua pihak sempat menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni lalu. Iran membalas serangan AS dengan menghajar fasilitas militer Amerika di sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi. Lebih dari 3.000 korban jiwa diklaim Iran sejak konflik meletus. Selat Hormuz adalah jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Kalau rute itu benar-benar lumpuh, dampaknya tidak akan berhenti di angka.
Di atas kertas, pemerintah berhasil mengisolasi dampak langsung ke harga BBM subsidi. Tapi ada soal lain yang lebih mengganggu: subsidi makin tidak tepat sasaran. Fenomena shifting, konsumen yang semula beli BBM nonsubsidi beralih ke subsidi karena selisih harga yang melebar, sudah jadi kekhawatiran tersendiri bagi Bahlil.
Kasus di Makassar yang dia singgung bukan main-main. Tangki kendaraan sekelas Fortuner dan Pajero dimodifikasi agar bisa menampung lebih banyak biosolar bersubsidi, yang kemudian dijual kembali. "Masa sih kita nggak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM, tapi jatahnya diambil oleh orang yang mampu," ujar Bahlil, tidak menyembunyikan rasa kesalnya.
Ironi teknisnya ganda. Kendaraan diesel modern seperti Fortuner dan Pajero Sport secara spesifikasi mesin justru butuh bahan bakar dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm dan angka cetane 48 atau lebih tinggi, spesifikasi yang hanya dipenuhi Pertamina Dex atau Shell V-Power Diesel. Biosolar dengan kandungan sulfur yang bisa tembus 2.500 ppm bukan pilihan ideal untuk mesin Euro4 itu. Bukan cuma tidak adil dari sisi subsidi, tapi juga merusak mesin sendiri. Bak membayar mahal untuk kerusakan yang bisa dicegah.
Untuk BBM nonsubsidi, Bahlil tidak memberi jaminan serupa. Harganya tetap mengikuti mekanisme pasar dan bergerak seiring Indonesian Crude Price. ICP naik, harga ikut naik. Koreksi berlaku di kedua arah.
Bagi pelaku pasar yang mengamati saham energi dan emiten downstream seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PT Elnusa Tbk (ELSA), kepastian harga BBM subsidi ini setidaknya mencoret satu faktor risiko dari daftar jangka pendek. Pertanyaan yang lebih relevan justru ini: sampai kapan APBN kuat menahan tekanan kalau harga minyak menembus 100 dolar dan konflik Hormuz belum juga reda?