Rata-rata ICP bulan April tembus US$117,31 per barel, rupiah terhempas ke Rp17.705 per dolar, dan tekanan fiskal menguat dari segala penjuru. Satu hal yang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tegaskan Selasa lalu: harga Pertalite dan solar tidak akan naik.
Alasannya sederhana secara teknis. Meski lonjakan ICP April terlihat mencolok, rata-rata ICP Januari hingga Mei 2026 masih berkisar di US$80-81 per barel, jauh di bawah asumsi APBN yang dipatok US$100. "Belum sampai 100 dolar lah, dan belum ada kenaikan, tidak akan naik InsyaAllah," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Jaminan itu, kata Bahlil, berlaku sampai akhir tahun.
Di atas kertas, logika itu masuk akal. Pasar, sayangnya, tidak selalu bergerak di atas kertas.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengestimasikan kenaikan BBM nonsubsidi pada Juni bisa menyentuh Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter, dipicu kombinasi kurs yang betah di atas Rp17.000 dan harga minyak olahan global yang ikut merayap naik. Angka itu, kata Yusuf, lebih tepat dibaca sebagai skenario atas, bukan proyeksi dasar. Untuk SPBU swasta, dampaknya bisa lebih cepat terasa dibanding Pertamina.
Tekanan struktural lebih keras lagi disuarakan dari kalangan akademisi. Tiga sekaligus, bukan satu. Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut pemerintah kini menghadapi kombinasi yang tidak ringan: harga minyak global rawan naik, rupiah melemah, dan beban subsidi berisiko membesar. Harga minyak Brent sudah melonjak sekitar 50% sejak awal konflik Iran, kini bertengger di kisaran US$110 per barel. Dengan kurs di sekitar Rp17.640, biaya impor energi terus membengkak.
"Jika volume konsumsi subsidi tidak dikendalikan, APBN akan menanggung tekanan ganda," tegas Syafruddin.
Karena itulah ia mendorong opsi yang selama ini masih menjadi wacana: pembatasan kuota pembelian Pertalite, maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Bukan kenaikan harga. Logikanya, selama harga eceran tidak berubah, inflasi tetap terkendali, biaya transportasi dan distribusi tidak melonjak, dan konsumsi rumah tangga yang kini masih jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, tercatat 5,61% di kuartal I-2026, tidak langsung dihajar kenaikan biaya hidup.
Pendekatan ini relevan justru karena inflasi tahunan masih di angka 2,42%. Kenaikan harga BBM, sebaliknya, punya efek domino yang sulit dibendung. BBM adalah komponen dasar biaya logistik hampir seluruh rantai pasok, dan sekali harga bergerak, ekspektasi inflasi ikut merayap.
Tapi skema pembatasan bukan tanpa risiko. Tantangan terbesar ada di kualitas data dan pengawasan lapangan. Banyak kendaraan digunakan untuk keperluan campuran, pribadi sekaligus usaha, dan pelaku usaha kecil yang belum punya dokumen formal bisa kesulitan mengakses BBM subsidi kalau sistem verifikasi terlalu rigid. "Pemerintah harus menghindari dua kesalahan: subsidi bocor ke kelompok mampu, dan kelompok rentan justru tersingkir karena administrasi rumit," kata Syafruddin.
Implementasi idealnya bertumpu pada integrasi data kendaraan, NIK, nomor polisi, data pajak, hingga transaksi SPBU secara real time dengan QR code. Bukan perkara sederhana.
Pertalite memang tidak naik hari ini. Entah kebetulan atau tidak, tekanan yang sedang membangun di balik angka-angka itu justru menuntut keputusan yang jauh lebih rumit dari sekadar menahan harga.