Harga batu bara terus merangsek naik, didorong krisis energi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ironisnya, Indonesia, pemasok terbesar dunia, justru sibuk membikin pelaku pasar mengernyitkan dahi dengan kebijakan sentralisasi ekspor yang detail implementasinya masih gelap.
Berdasarkan data perdagangan Senin (18/5/2026), harga batu bara Newcastle kontrak Juli 2026 melesat US$ 1,6 ke level US$ 140,45 per ton. Kontrak Juni tidak kalah agresif, melonjak US$ 1,5 menjadi US$ 138 per ton, sedangkan kontrak Mei bergerak lebih moderat, naik US$ 0,8 ke US$ 132,5 per ton. Pasar Rotterdam bahkan lebih garang: kontrak Juli menguat US$ 2,7 ke US$ 120,8 per ton, dan Juni naik US$ 2,65 menjadi US$ 118,45 per ton.
Bahan bakar di balik reli ini sudah cukup jelas. Penutupan de facto Selat Hormuz akibat perang Iran telah membekukan sekitar seperlima pasokan LNG dunia, dan efek dominonya langsung terasa ke mana-mana: harga gas alam cair meledak, dan pembangkit listrik dari Jepang hingga Korea Selatan buru-buru beralih ke batu bara untuk menutup kekurangan pasokan. China pun tak terkecuali.
Produksi listrik termal Negeri Tirai Bambu naik 3,1% pada April 2026 dibanding periode sama tahun lalu, melanjutkan tren kenaikan empat bulan berturut-turut. Angka yang cukup bicara. Beijing bahkan sudah menginstruksikan pembangkit listrik untuk memupuk stok batu bara menjelang musim panas, periode yang secara historis selalu memicu lonjakan konsumsi. Harga batu bara termal acuan domestik China sendiri sudah melesat sekitar 23% sejak awal tahun.
Produksi batu bara domestik China justru amblas 1% di bulan yang sama, sebagian karena pemeliharaan musiman tambang. Energi bersih yang selama ini digadang-gadang sebagai masa depan juga kompak melemah: produksi listrik tenaga angin anjlok 5% meski kapasitas turbin baru terus bertambah, dan pembangkit nuklir ikut melambat karena jadwal pemeliharaan. Agaknya transisi energi China tidak semulus yang diproyeksikan.
Reli mulai kehilangan tenaga ketika perusahaan utilitas mulai menolak kenaikan harga yang terlalu cepat. Ada juga kekhawatiran bahwa pemerintah China akan intervensi dengan pembatasan harga jika situasi makin liar. Pertanyaannya, berapa lama tren ini bertahan sebelum Beijing turun tangan?
Nah, di sinilah Indonesia masuk, tapi bukan dengan cara yang diharapkan pasar.
Presiden Prabowo Subianto pekan lalu mengumumkan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy harus disalurkan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), perusahaan negara di bawah naungan sovereign wealth fund Danantara. Alasannya masuk akal di atas kertas: mendongkrak pendapatan negara dan menstabilkan rupiah yang belakangan fluktuatif. Masalahnya, detail implementasinya belum ada yang tahu persis.
Indonesia bukan pemain kecil. Negara ini menyumbang sekitar separuh dari perdagangan global batu bara untuk pembangkit listrik, pasokan yang tidak bisa begitu saja dipangkas di Asia tanpa konsekuensi besar. Jadi ketika mekanisme ekspor tiba-tiba diubah tepat di tengah lonjakan permintaan global, wajar kalau pasar bereaksi gelisah.
"Kami menanyakan tentang status kontrak, para pedagang, dan seperti apa sistemnya nanti. Kami masih menunggu karena ada banyak detail yang belum kami ketahui," ungkap Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Pertanyaan yang belum terjawab mencakup hal-hal krusial: bagaimana nasib kontrak jangka panjang yang sudah berjalan, siapa yang menanggung risiko logistik, dan, yang paling sensitif, apakah pembayaran ke penambang dalam dolar AS atau rupiah.
Ramli Ahmad, direktur utama PT Ombilin Energi, menyentuh titik yang paling dikhawatirkan pelaku usaha. Belum jelas bagaimana harga dan risiko logistik akan dinilai. Yang juga belum jelas, kata Ramli, apakah penambang akan dibayar dalam dolar AS atau rupiah, terutama karena rupiah sedang sangat fluktuatif. Bukan soal kecil.
Pedagang internasional pun ikut angkat bicara. Piero Marzi dari Coeclerici yang berbasis di Vietnam memperingatkan bahwa kontrol ekspor berpotensi mengerek harga bagi importir dan mengganggu sebagian pengiriman dalam jangka pendek.
Pemerintah mencoba meredakan kegelisahan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim respons dari asosiasi industri positif dan mereka sedang mempersiapkan implementasi, setidaknya itu klaim manajemen. DSI sendiri berjanji menghormati kontrak yang sudah ada, meski bisa menegosiasi ulang harga yang berada di bawah acuan global. Klausul yang, kalau tidak hati-hati, bisa jadi bumerang.
Masa transisi tiga bulan ditetapkan, dengan semua transaksi diawasi DSI. Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam juga diwajibkan menyimpan 100% pendapatan devisa di bank negara.
Bagi importir Asia yang sedang kalang kabut mencari alternatif LNG, ketidakpastian kebijakan Indonesia adalah berita buruk yang datang di waktu paling tidak tepat. "Selama aturan belum benar-benar dikunci dan diterapkan secara konsisten, pasar akan kesulitan untuk menghitung atau merencanakan dampaknya," kata Vasudev Pamnani dari iEnergy Natural Resources. Kalimat yang sulit dibantah.