Sistem kelistrikan Indonesia masih berdiri di atas fondasi batu bara, dan angkanya cukup untuk membuat siapapun yang serius soal transisi energi berpikir dua kali.
Per April 2026, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional mencapai 108 gigawatt (GW). Dari total itu, pembangkit berbasis energi fosil menggenggam 91,58 GW atau 85% dari keseluruhan kapasitas. Batu bara sendiri menyumbang 60,53 GW, setara 56% dari total kapasitas nasional. Gas menambah 24,72 GW (23%), BBM mengisi sisa 6 GW.
Data itu disampaikan Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Kamis (4/6/2026). "Pembangkit listrik masih didominasi energi fosil sebesar 91,58 GW atau 85%, dengan rincian batu bara 56%, gas 23%, dan BBM 6%," kata Tri.
Dari sisi produksi, gambarannya tidak jauh berbeda. Realisasi produksi listrik nasional hingga April 2026 mencapai 165,51 terawatt-hour (TWh), dengan batu bara menyumbang 64,87% dari total pembangkitan. Angka ini sudah melampaui target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 62%. Gas justru lebih rendah dari target, hanya 13% dibanding proyeksi awal 20,5%.
Ketimpangan paling telanjang terlihat kalau datanya dipecah per wilayah. Sistem Jawa-Bali, yang menanggung sebagian besar kebutuhan listrik nasional dengan produksi 87,43 TWh, masih bergantung pada batu bara hingga 70,99%. Energi terbarukan di sistem ini cuma 10,01%. Sumatra memperlihatkan potret yang jauh berbeda: dari total produksi 32,42 TWh, energi terbarukan berkontribusi 41,76%, bahkan melampaui porsi batu bara yang parkir di angka 38,40%.
Satu angka yang agaknya layak dicatat: porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran produksi listrik nasional menyentuh 17,89% hingga April 2026, melampaui target pemerintah 16,46%. Untuk tahun 2025, realisasi EBT juga tercatat 16,31%, di atas target RUKN 15,9%. Bukan main.
Tri menyebut capaian ini sinyal positif transisi energi, sekaligus mengingatkan bahwa percepatan masih sangat diperlukan untuk mengurangi cengkeraman fosil pada sistem kelistrikan nasional. Setidaknya begitu klaim manajemen, yang masih perlu dibuktikan oleh laju pembangunan kapasitas baru dalam beberapa tahun mendatang.
PLN rupanya tidak diam. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan 76% tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari energi bersih, mencakup 52,8 GW pembangkit surya, hidro, angin, dan panas bumi, dilengkapi sistem penyimpanan baterai dan pumped storage hydropower. Hingga tahun pertama pelaksanaan RUPTL, sebanyak 22,57 GW atau 43% dari target kapasitas EBT sudah masuk tahap pengembangan, sementara 0,78 GW telah beroperasi.
"Dari total 52,8 GW, 43 persen pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sedang dalam proses pelaksanaan. Kami diwajibkan untuk melaporkan setiap dua minggu sekali," tegas Darmawan.
Pertanyaannya simpel: kalau batu bara di Jawa-Bali masih bercokol di angka 71%, seberapa cepat 52,8 GW itu harus benar-benar beroperasi supaya transisi ini bukan sekadar retorika?