Bukan gagasan baru, tapi kali ini ada dorongan serius dari level perencanaan nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turun langsung memberi pidato kunci di 3rd Integrated Cattle and Oil Palm Conference (ICOP), Rabu (8/4/2026), di Jakarta. Forum itu melibatkan IPB University, GAPENSISKA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, serta Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sinyal bahwa integrasi sapi-sawit bukan lagi wacana pinggiran.
Rachmat membentangkan deretan tekanan yang sedang mengimpit Indonesia: geopolitik kacau, rantai pasok global terganggu, ancaman ketahanan pangan dan energi, plus populasi yang terus bertambah. Degradasi tanah dan emisi karbon ikut menggerogoti fondasi pertanian nasional.
Berat. Tapi justru di situ Bappenas melihat celah.
Posisi Indonesia, kata Rachmat, unik untuk menjadi pelopor sistem pertanian regeneratif berskala besar, dan integrasi sawit-sapi adalah salah satu instrumennya. Konsepnya, secara prinsip, sederhana: lahan perkebunan sawit yang selama ini tidur dipakai sebagai ruang penggembalaan, kotoran ternak jadi pupuk organik bagi tanaman sawit. Sirkular, efisien, dan agaknya lebih murah ketimbang membuka lahan baru.
Di Riau, ambisinya sudah jauh lebih konkret. Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menyebut provinsi dengan hamparan kebun sawit terluas di Indonesia itu punya potensi besar untuk mengembangkan peternakan secara bersamaan. Target yang dipasang: 500.000 ekor sapi, dengan program SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit) sebagai kunci pencapaiannya.
Lima ratus ribu ekor. Bukan angka kecil untuk provinsi yang lebih dikenal sebagai penghasil CPO ketimbang daging sapi.
SISKA sendiri bukan program kemarin sore. Skema ini mendorong perusahaan perkebunan sawit menyediakan sebagian lahannya untuk penggembalaan, baik mandiri maupun bermitra peternak lokal. Produktivitas lahan naik tanpa harus menebas hutan baru. Argumen yang kian tajam seiring tekanan regulasi lingkungan Eropa terhadap komoditas sawit Indonesia, eh, maksudnya: tekanan yang makin susah diabaikan sejak EUDR mulai mengintip pintu ekspor.
Konferensi ICOP ke-3 juga berfungsi sebagai ajang evaluasi tahunan: sejauh mana program integrasi sapi-sawit benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar di atas kertas. Keterlibatan perguruan tinggi seperti IPB dan UIN Suska Riau memberi dimensi riset yang kerap absen dari kebijakan serupa.
Pertanyaannya tinggal satu: seberapa cepat eksekusi bisa menyamai ambisi? Rekam jejak program integrasi pertanian di Indonesia lebih sering kandas bukan di tataran konsep, melainkan di koordinasi lapangan dan konsistensi anggaran daerah. Dua hal yang, kalau catatan historis bisa dijadikan patokan, memang jadi titik lemah paling klasik. Riau, dengan segala potensinya, kini sedang diuji membuktikan bahwa kali ini ceritanya berbeda.