Washington melancarkan tekanan baru pekan lalu yang membuat banyak pelaku pasar keuangan global mengangkat alis. Departemen Keuangan AS resmi mencabut akses Banque Misr UAE ke lembaga keuangan Amerika, setelah cabang bank asal Mesir di Uni Emirat Arab itu terbukti memproses sekitar US$1,8 miliar dalam dua tahun terakhir untuk sekitar 100 entitas yang diduga masuk jaringan shadow banking Iran.
Angka itu tidak kecil. Konteksnya lebih besar lagi.
Langkah ini bagian dari operasi bertajuk "Operation Economic Outcast," yang diumumkan Menteri Keuangan Scott Bessent sejak Senin sebelumnya. Bessent sudah memberi sinyal bahwa sebelum akhir pekan akan ada pengumuman sanksi terhadap sebuah institusi keuangan besar, dan Banque Misr UAE menjadi konfirmasi dari sinyal itu. "Tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi AS," kata Bessent. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memfasilitasi transaksi dan membantu mengubah pendapatan minyak Iran menjadi sumber dana bagi rezim Tehran akan menjadi target.
Pada hari yang sama, Departemen Keuangan juga memasukkan Reza Mohammad Taeedi, warga negara Iran yang menjabat sebagai general manager cabang Dubai Bank Melli Iran, ke dalam daftar hitam. Kameng Trading Ltd., entitas berbasis Hong Kong yang diduga berperan sebagai perusahaan kedok untuk mencuci uang bagi rumah penukaran valuta asing Iran, ikut terseret dalam daftar sanksi itu.
Polanya sudah jelas terbaca: Washington tidak lagi puas menargetkan entitas Iran secara langsung. Pihak ketiga pun dikejar, dari kawasan Teluk hingga Asia.
Semua ini terjadi di tengah situasi yang, kalau data ini bisa dipercaya, cukup ironis. AS dan Iran sejatinya telah menandatangani nota kesepahaman perdamaian pada 18 Juni lalu, yang seharusnya membuka jalan menuju perundingan komprehensif dalam 60 hari. Tenggat itu sudah lewat pada 17 Agustus. Nasib perundingannya, bisa jadi, masih jauh dari selesai, menyusul eskalasi antara kedua negara bulan lalu yang membuat banyak pihak meragukan kelanjutannya.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam sebuah upacara di Tehran pada Sabtu (29/8), tetap mengklaim MoU tersebut menguntungkan Iran, kawasan Asia Barat, bahkan dunia. Ia menegaskan Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang, tapi tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi, lewat unggahan di media sosial pada hari yang sama, memperingatkan adanya upaya-upaya "besar" untuk memanipulasi pasar energi global demi keuntungan pribadi dan memperpanjang perang AS melawan Iran.
Di lapangan, tekanan terhadap ekspor minyak Iran semakin nyata. Blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz memangkas volume ekspor secara berarti. Menurut data Kpler, sejumlah kapal tanker di Asia saat ini masih mengantre di luar pelabuhan China, membawa jutaan barel minyak Iran yang belum bisa diturunkan. China pembeli terbesar. Dan justru di sinilah persoalan menjadi pelik.
Beijing dan Tehran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, dengan narasi bersama soal tatanan dunia multipolar yang tidak didominasi Washington. Tapi China bukan sekutu buta. Kepentingan ekonominya dengan AS terlalu besar untuk diabaikan, dan ancaman sanksi sekunder yang diarahkan ke lembaga keuangan China bukan sesuatu yang bisa ditepis begitu saja.
Pertanyaannya kini, seberapa jauh Washington berani melangkah? Menargetkan institusi di China, yang selama ini menjadi lubang pelarian bagi minyak dan transaksi Iran, akan membuka front konflik yang sama sekali berbeda levelnya. Agaknya itulah yang sedang ditimbang-timbang Departemen Keuangan AS saat ini, dan jawabannya belum ada.