Laba bersih Rp755,75 miliar. Itulah yang dibukukan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) sepanjang semester pertama 2026, tumbuh 17,67% dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp642,28 miliar. Angka ini bukan sekadar kabar baik dari sisi kinerja, ia datang bersamaan dengan pencapaian lain yang agaknya lebih strategis: bank pelat merah Bali ini resmi naik kelas ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.
Modal inti bank kini berdiri di angka Rp6,064 triliun per Juni 2026, melampaui ambang batas Rp6 triliun yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai syarat masuk KBMI 2. Kenaikan ini sejalan dengan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 yang dicanangkan OJK. Tulang punggungnya: setoran modal pemerintah daerah selaku pemegang saham yang telah mencapai Rp3,63 triliun per Juni 2026.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan kenaikan kelas ini bukan cuma soal angka permodalan. "Naik kelasnya Bank BPD Bali tidak hanya dimaknai sebagai penguatan struktur permodalan yang akan memperluas ruang ekspansi dan meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga mempertegas komitmen untuk terus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," ujarnya, Senin (20/7/2026).
Dari sisi neraca, total aset tercatat Rp42,74 triliun, naik 5,75% secara tahunan dari Rp40,41 triliun pada Juni 2025. Dana pihak ketiga (DPK) terhimpun Rp35,05 triliun, tumbuh 3,88% dalam periode yang sama, dari basis Rp33,74 triliun. Komposisi dana murah (CASA) tetap mendominasi, menguasai 65,31% dari total DPK. Porsi itu yang membuat biaya dana bank relatif terkendali meski siklus suku bunga belum sepenuhnya bersahabat.
Penyaluran kredit tumbuh 7,08% secara tahunan menjadi Rp25,85 triliun, dengan fokus ke sektor produktif dan UMKM. Kualitas asetnya? Nyaris bersih: NPL bruto 0,94%, NPL neto 0,03%. Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 30,99%, jauh melampaui ketentuan minimum. ROA mencapai 4,22%, NIM 5,89%, dan BOPO 58,86%.
Sisi UMKM menjadi cerita tersendiri. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2026 mencapai Rp1,17 triliun, atau 64,55% dari target akhir tahun Rp1,8 triliun. Secara kumulatif, total KUR yang tersalurkan sudah menyentuh Rp11,45 triliun, dengan 73,31% di antaranya mengalir ke debitur baru. Sektor pertanian, kelautan, dan industri perajin menjadi prioritas, cerminan ekonomi lokal Bali yang ingin dijaga bank ini dari ketergantungan pada pariwisata massal. Bank juga menyiapkan produk KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul, dan Maju), yang hingga akhir kuartal II sudah terealisasi Rp1,72 triliun dengan outstanding Rp1,40 triliun.
Untuk kredit perumahan, Bank BPD Bali telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp135,27 miliar dari pagu Rp234 miliar sepanjang 2026. Bisa jadi angka ini akan terserap lebih agresif di paruh kedua, entah karena ada target yang harus dikejar atau memang permintaan yang sedang meningkat.
Agenda digitalisasi juga terus bergerak. Saat ini bank masih dalam proses pengembangan fitur QRIS Tap NFC dengan opsi single tap dan double tap pada aplikasi BPD Bali Mobile, plus API QRIS Tap untuk memperluas akseptansi ke mitra perbankan. QRIS lintas batas sudah aktif di enam negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, China, dan Korea Selatan. Integrasi pembayaran pun merambah rumah sakit, destinasi wisata, dan institusi pendidikan.
Status KBMI 2 membuka kapasitas ekspansi yang jauh lebih lebar. CAR hampir 31%, NPL hampir nol. Pertanyaannya sekarang: apakah momentum ini cukup untuk mendorong valuasi bank daerah yang selama ini sering luput dari radar investor institusional?