Tekanan ekonomi global sedang tidak main-main. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kondisi saat ini mengingatkannya pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat tergerus dan pemerintah harus memilih antara fiskal sehat atau rakyat yang bertahan.
Pilihan pemerintah, setidaknya untuk saat ini: tahan harga BBM.
Keputusan itu bukan tanpa biaya. Bahlil mengakui pemerintah harus memutar otak dari segala arah untuk menambal beban fiskal yang kian berat akibat subsidi energi. Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah negosiasi lintas negara soal pasokan minyak mentah dengan harga lebih kompetitif. Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor nikel, mendorong optimalisasi pajak industri hilirisasi mineral yang selama ini jadi andalan narasi ekonomi Prabowo.
Jurus-jurus ini agaknya jadi penyangga agar harga di SPBU tidak bergerak. Paling tidak dalam waktu dekat.
Ada sisi lain dari cerita ini yang justru lebih penting dicermati.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegaskan bahwa era subsidi energi untuk semua orang sudah seharusnya berakhir. Kalimatnya lugas: orang yang sudah kaya tidak perlu minta subsidi. Pernyataan itu jadi sinyal paling jelas sejauh ini bahwa reformasi subsidi BBM bukan lagi wacana, melainkan agenda yang sedang berjalan.
Arahnya sudah terbaca. Subsidi bakal semakin disempitkan, hanya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mekanisme teknisnya masih digodok. Bisa jadi bentuknya mirip program bantuan langsung, di mana subsidi tidak lagi melekat pada produk BBM-nya, melainkan pada orangnya. Pergeseran model seperti ini, kalau benar dieksekusi, bakal jadi perubahan struktural paling besar dalam kebijakan energi domestik sejak era SBY.
Buat konsumen kelas menengah ke atas yang selama ini ikut menikmati Pertalite atau Solar bersubsidi, angka di papan SPBU mungkin berubah lebih cepat dari yang mereka kira.
Soal risiko inflasi? Ini yang bikin waswas. Setiap kali harga BBM naik, efek rambatannya ke harga barang dan jasa nyaris otomatis. Biaya logistik naik, harga pangan ikut terkerek, daya beli yang sudah tertekan makin terkikis. Bukan teori. Kita sudah menyaksikannya berulang kali: 2005, 2008, 2013, 2022. Polanya seragam. Selalu ada lonjakan inflasi dalam tiga hingga enam bulan setelah penyesuaian harga BBM.
Pemerintah jelas sadar soal ini. Menahan harga BBM saat tekanan eksternal mengepung adalah pilihan yang secara politik aman, tapi secara fiskal ada batasnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah subsidi BBM akan direformasi. Yang lebih relevan: seberapa cepat, dan siapa yang menanggung selisih harganya lebih dulu.