Harga BBM dan LPG bersubsidi dipastikan tidak bergerak setidaknya hingga Desember 2026. Kepastian ini disampaikan ulang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, seolah ingin menutup rapat spekulasi yang belakangan mulai beredar di kalangan konsumen maupun pelaku industri.
Bukan tanpa sebab. Dinamika harga minyak global memanas seiring eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya ancaman terhadap jalur logistik kritis di Selat Hormuz. Arteri utama pasokan energi dunia itu kini menjadi titik paling diawasi. Dalam kondisi seperti ini, jaminan stabilitas harga BBM domestik punya bobot politik sekaligus ekonomi yang tidak kecil.
Satya Hangga Yudha Widya Putra, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, menyebut koordinasi lintas kementerian sudah berjalan intensif. "Koordinasi lintas kementerian terus berjalan intensif guna menjaga stabilitas stok dan mengamankan penyaluran subsidi energi bagi masyarakat tetap aman hingga akhir tahun," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Indonesia, menurut Hangga, punya posisi tawar yang tidak buruk di pasar komoditas global. Surplus gas pipa, LNG, CNG, nikel, tembaga, emas, ditambah kendali atas 43 persen ekspor batu bara dunia, memberikan ruang negosiasi yang lumayan. Tapi ada sisi lain yang agaknya lebih memusingkan. Konsumsi domestik terus melonjak, didorong bonus demografi yang belum menunjukkan tanda melambat. Surplus ekspor tidak otomatis berarti impor minyak mentah dan BBM bisa ditekan dalam waktu dekat.
Guna menekan ketergantungan pada impor, Kementerian ESDM mendorong sejumlah program jangka menengah secara bersamaan: pembangunan PLTS 100 GW, elektrifikasi desa-desa di wilayah 3T, dan persiapan implementasi biodiesel B50 seiring meningkatnya kapasitas Kilang RDMP Balikpapan. Kilang itu diklaim mampu menghentikan impor solar begitu beroperasi penuh. Klaim yang, kalau data jadwal konstruksi bisa dipercaya, masih perlu pembuktian.
Dari sisi fiskal, menahan harga BBM bersubsidi ketika tekanan harga minyak global tak kunjung reda bukan tanpa biaya. Beban subsidi energi akan membengkak jika harga minyak mentah dunia bertahan di level tinggi, dan ruang APBN untuk mengakomodasi ini tidak tak terbatas. Pertanyaannya sederhana tapi belum dijawab: sampai berapa lama komitmen ini bisa dipertahankan jika Selat Hormuz benar-benar terganggu?
Untuk saat ini, janji hingga akhir 2026 setidaknya memberi kepastian jangka pendek bagi konsumen dan dunia usaha. Bagi investor di sektor energi dan konsumer, ini sinyal bahwa tekanan inflasi dari sisi energi domestik relatif terkelola. Risiko eksternal tetap mengintai.