Harga avtur resmi dipangkas. PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat rata-rata 10 persen mulai 1 Juni 2026, berlaku di 72 Aviation Fuel Terminal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, menyusul tren penurunan harga energi global sepanjang Mei lalu.
Angka-angkanya cukup kentara. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur tergerus dari Rp 24.580 per liter menjadi Rp 22.190 per liter. Di Ngurah Rai Bali dari Rp 26.190 menjadi Rp 23.480 per liter, sedangkan di Kualanamu Medan tercatat turun dari Rp 25.720 ke Rp 23.090 per liter. Besaran di tiap bandara memang bervariasi, menyesuaikan formula yang memperhitungkan faktor distribusi dan logistik masing-masing wilayah.
Benchmark yang dipakai adalah Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene, referensi standar kawasan Asia. Penyesuaian dilakukan bulanan mengacu pada formula Kementerian ESDM, jadi ketika harga energi global bergerak, koreksi ini memang by design, bukan keputusan dadakan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga avtur mengacu pada formula yang ditetapkan regulator dan merefleksikan pergerakan harga energi global. Pertamina juga memastikan pasokan tetap aman di seluruh jaringan terminal. Untuk penerbangan internasional, harga mengikuti dinamika pasar regional demi menjaga daya saing, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.
Pertanyaannya, apakah penurunan ini bakal terasa sampai ke harga tiket yang dibeli penumpang?
Agaknya tidak semudah itu. Avtur memang komponen biaya terbesar maskapai, bisa mencapai 30-40 persen dari total biaya operasional, jadi penurunan 10 persen secara teori memberikan ruang fiskal yang lumayan. Tapi maskapai-maskapai kita menghadapi beban lain yang tidak ikut turun: nilai tukar rupiah yang masih tertekan. Sebagian besar komponen biaya penerbangan, mulai sewa pesawat, suku cadang, hingga pemeliharaan, ditagih dalam dolar. Selama kurs belum pulih, penghematan dari avtur bisa habis tergerus di pos lain.
Lapisan regulasi ikut memperumit. Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan revisi tarif batas atas tiket pesawat, yang berarti pergerakan harga tiket tidak sepenuhnya di tangan maskapai. Kalau batas atas direvisi turun mengikuti penurunan avtur, maskapai justru terjepit: biaya non-avtur belum bergerak, tapi ruang menaikkan tarif mengecil. Pola klasik yang sudah berulang kali bikin manajemen maskapai pusing.
Bagi penumpang dan industri pariwisata, penurunan harga avtur ini tetap kabar baik secara struktural. Roberth menyebut langkah ini diharapkan mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pariwisata. Masuk akal, kalau memang diteruskan. Realisasinya bergantung pada seberapa besar maskapai mau dan mampu melepas penghematan itu ke konsumen, bukan menahannya untuk menutup lubang di pos biaya yang lain.