Sepanjang April hingga Juli 2026, sesuatu yang agaknya tidak pernah benar-benar diperhitungkan manajemen Pertamina terjadi di lapangan: jutaan konsumen yang selama ini mengisi Pertamax dan Dex Series berpindah ke antrean Pertalite dan Biosolar. Antrean itu tidak pernah memendek.
Gambaran paling kasatmata ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Stok Pertalite habis di sejumlah SPBU, memaksa sopir angkutan umum rute Marasi-Kota Kupang merogoh kocek lebih dalam untuk Pertamax, sementara mereka tahu betul tarif tidak bisa dinaikkan. "Masyarakat sudah susah. Kalau sampai tarif naik lagi, hidup mereka akan semakin berat," kata Maxi, sopir berusia 40 tahun yang merasakan sendiri tekanan itu.
Di Makassar dan sebagian besar Sulawesi Selatan, antrean kendaraan mengular ratusan meter hanya untuk mendapatkan solar. Dua bulan. Tanpa penanganan yang berarti. Seorang pedagang es krim berjudi dengan barang dagangannya yang mencair saat mengantre, sementara sopir truk yang normalnya menempuh perjalanan sehari terpaksa menghabiskan tiga hari di jalan.
Krisis ini tidak terkurung di satu pulau. Sekretaris Jenderal Organda Kurnia Lesani Adnan menyebut kelangkaan BBM subsidi melanda Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Yang membuat Organda berang bukan sekadar antreannya, tapi betapa lama keluhan mereka dibiarkan menguap. "Kami sudah menyuarakan sejak lama perihal suplai BBM di daerah-daerah se-Indonesia, tetapi tidak digubris dan seakan diabaikan. Pertamina Patra Niaga selalu menyatakan stok aman, tetapi faktanya, terjadi antrean tak terkendali di SPBU," tegas Kurnia saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/7/2026). Utilisasi angkutan darat, menurut Organda, sudah rontok hingga 30 persen akibat krisis ini.
Sikap aparat daerah dalam merespons situasi ini pun tidak kalah mengherankan. Di Lampung, polisi menilang kendaraan yang mengantre BBM di badan jalan karena dianggap mengganggu lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, malah menarik retribusi parkir dari kendaraan yang antre di SPBU. Di beberapa daerah lain, dinas perhubungan menilang sekaligus mengempeskan ban kendaraan pengendara yang tengah mengantre. "Ini anomali dan menunjukkan tidak selarasnya pemerintah dalam menangani bencana darurat BBM di Indonesia," ucap Kurnia.
Akar masalahnya baru terkuak dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR bersama Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas di Jakarta, pada hari yang sama. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengakui adanya panic buying di Sumatera, dipicu shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Ia juga menyebut kemungkinan lagging dalam distribusi untuk merespons lonjakan permintaan.
Angkanya bicara sendiri. Periode Januari-Mei 2026, porsi penjualan Pertalite berada di 75,4 persen dari total BBM gasoline. Per Juli angka itu melonjak ke 80,3 persen. Hampir 5 persen konsumen bergeser ke BBM bersubsidi setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026, menyusul kenaikan BBM nonsubsidi lainnya sejak 18 April. Penjualan Pertamax series amblas 18 persen dari rata-rata normal. Efeknya pada volume: rata-rata penyaluran Pertalite di Juli terkerek 9,4 persen, setara tambahan 7.129 kiloliter per hari. Biosolar tidak berbeda jauh, naik 13,9 persen atau 6.725 kiloliter per hari.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menepis kabar bahwa mitra transporter enggan menyalurkan BBM akibat keterlambatan pembayaran. Area Manager Communication Fahrougi Andriani menegaskan seluruh armada tangki tetap beroperasi dan mekanisme pembayaran kepada mitra berjalan sesuai ketentuan. "Distribusi BBM tetap berjalan secara optimal. Kami memastikan tidak ada penghentian distribusi akibat persoalan pembayaran kepada transporter sebagaimana diberitakan," klaim Fahrougi. Pernyataan yang, kalau boleh jujur, sulit diverifikasi oleh sopir-sopir yang masih mengantre di Sumatera Utara.
Per 16 Juli 2026, Pertamina mencatat total stok BBM dan elpiji nasional sebesar 3,01 juta kiloliter. Kondisi disebut terkendali. Penyaluran Pertalite bahkan sudah 104 persen dari target harian, Biosolar 105 persen. "Peningkatan itu masih dapat dilayani dan terus dimonitor secara harian," ujar Taufik.
Bagi ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, masalah ini sudah jauh melampaui soal stok. Kelangkaan BBM akan mendorong inflasi, mengganggu perputaran ekonomi, menghambat penciptaan lapangan kerja, dan memperlambat penerimaan pajak. Yang lebih mengkhawatirkan, krisis ini cuma satu dari rentetan tekanan yang bertumpuk: banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat; dampak geopolitik perang AS-Iran; serta pemadaman listrik di sejumlah wilayah. "Saya melihat, pemerintah kita tidak siap menghadapi, jika hal-hal buruk tersebut terjadi. Sementara pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang memadai akibat transfer ke daerah yang dipangkas pada 2026 dan akan kembali dipangkas pada 2027," ungkap Wijayanto.
Pertanyaan yang lebih mendasar agaknya bukan soal berapa kiloliter stok yang tersisa. Kenapa butuh berbulan-bulan dan sebuah rapat DPR untuk pemerintah mulai bergerak?