Anggaran Makan Bergizi Gratis resmi dipotong hampir Rp67 triliun. Pemerintah bergerak cepat meyakinkan pasar bahwa langkah ini tidak akan menggoyahkan postur fiskal 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan defisit APBN terhadap PDB tahun ini tetap dijaga di bawah ambang batas 3%. Pagu anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan Rp268 triliun, turun dari rencana awal Rp335 triliun, disebut Luhut justru memberi ruang gerak lebih bagi Kementerian Keuangan. "Kita musti tetap di bawah 3%, tidak akan lebih dari 3%," tegasnya di kantor DEN, Senin (25/5/2026).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkuat sinyal itu dengan deretan angka. Defisit 2025 tercatat 2,9% dari PDB, sementara tahun ini direncanakan turun ke 2,68%. Ia menyandingkan angka itu dengan pertumbuhan ekonomi: 5,11% di 2025, dan 5,61% di kuartal awal 2026. "Indonesia itu good bargain sebenarnya dengan pengelolaan APBN yang adaptif tadi, fleksibel," kata Suahasil. Framing yang cukup percaya diri, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya.
Di lapangan, BGN langsung menyesuaikan diri. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengumumkan perubahan pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari per pekan, hanya pada hari aktif sekolah. Sistem bundling, yakni pemberian paket makanan untuk hari libur yang diberikan sehari sebelumnya, resmi dihentikan. "Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," jelas Sony.
Nilai manfaat per porsi? Tidak dipotong. Nominal tetap Rp10 ribu per porsi untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, dengan penyesuaian untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Efisiensi, kata Sony, murni pada sisi tata kelola dan pola distribusi. Bukan pada kualitas atau kuantitas makanan yang sampai ke tangan penerima.
Skala operasional MBG bukan angka kecil. Saat ini tercatat 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi beroperasi, melayani 62,5 juta penerima manfaat. Biaya operasional harian menyentuh sekitar Rp942 miliar, dengan porsi terbesar mengalir ke rantai pasok bahan baku lokal: pedagang beras, ikan, ayam, telur, sayur, buah, koperasi, UMKM, hingga BUMDes. Sekitar Rp128,9 miliar per hari dipakai untuk honor 1,28 juta relawan dan pekerja SPPG.
Luhut tidak menampik ada sisi program yang belum matang. "Kita jangan underestimate terhadap kemampuan kita untuk mengelola itu. Presiden juga sudah mengatakan bahwa ada yang belum siap di MBG, kita alihkan ke tempat lain dulu," ujarnya. Kalimat itu terdengar seperti pesan ganda: ke pasar, sekaligus ke dalam birokrasi sendiri.
Bagi investor, narasi defisit terjaga di bawah 3% sambil ekonomi tumbuh di atas 5% agaknya cukup untuk menahan kekhawatiran soal kesinambungan fiskal jangka pendek. Pertanyaannya tinggal satu: apakah eksekusi di lapangan bisa sekonsisten retorika di podium.