Angka Rp240,20 triliun terdengar besar, dan memang besar. Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan pagu anggaran 2027 itu dalam rapat dengar pendapat perdana bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9), dengan komposisi yang gamblang: hampir seluruhnya, 96,95 persen, dialirkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Dari total pagu tersebut, Rp232,50 triliun secara spesifik ditujukan untuk penyelenggaraan MBG, mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga santri pesantren, guru, tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Alokasi terbesar, Rp198,96 triliun, mengalir untuk kelompok pendidikan. Sisanya, Rp33,54 triliun, untuk kelompok yang disebut BGN sebagai "3B": bumil, busui, dan balita.
Target penerima manfaat yang dipatok BGN untuk 2027 adalah 72,46 juta orang. Kepala BGN Sudaryono menyebut angka ini sengaja dipasang melampaui basis RPJMN 2027 yang hanya menargetkan 64,94 juta penerima. "BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional," kata Sudaryono dalam paparannya.
Di luar anggaran MBG inti, ada Rp373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG, seperti standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas, dan penguatan rantai pasok. Program Dukungan Manajemen mendapat jatah Rp7,33 triliun, di mana Rp7,08 triliun dari angka itu habis untuk gaji dan tunjangan pegawai. Bukan angka kecil untuk lembaga yang kantornya pun masih berstatus sewa.
Soal kantor inilah yang agaknya jadi bumbu paling menarik dalam rapat kemarin. Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini mempertanyakan status sewa gedung BGN dan menyebut informasi yang beredar di media sosial soal kemungkinan penggunaan Gedung Telkom di Gatot Subroto. Sudaryono langsung membenarkan: BGN sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam satu hingga dua bulan ini akan pindah ke Grha Merah Putih, gedung yang kini menjadi kantor pusat PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Telkom nantinya berpindah ke gedung lain di belakangnya.
Tapi di luar drama pindah kantor, sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lebih dari sekadar menarik. Berbicara dalam Sarasehan 100 Ekonom, Jumat (4/9), Purbaya membuka ruang pemangkasan anggaran MBG tahun depan hingga di bawah Rp200 triliun. "Saya bicara dengan ketua BGN yang baru, sepertinya [anggaran] bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun. Tahun depan juga dianggarkan Rp240 [triliun], tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," katanya.
Rp40 triliun lebih. Itu selisih yang bisa dipangkas dari angka yang baru saja dipresentasikan BGN di depan DPR, kalau klaim Bendahara Negara itu bisa dibuktikan. Bisa jadi, bisa jadi tidak.
Purbaya juga menyebut mekanisme pengawasan yang akan diperketat: pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara bergilir. Pengawasan silang antara BGN dan Kemenkeu, kalau data ini bisa dipercaya, bisa jadi ini respons terhadap kekhawatiran yang sudah lama menggantung soal potensi kebocoran di program sebesar ini.
Dengan 72 juta lebih penerima dan anggaran yang belum final bentuknya, MBG 2027 sudah pasti akan jadi salah satu program dengan pengawasan paling intens di tahun fiskal mendatang.