Dari Rp 268 triliun, anggaran Makan Bergizi Gratis berpotensi terpangkas hampir sepertiga di tahun 2027. Angka Rp 174 triliun sudah beredar di kalangan Senayan, tapi Menteri Keuangan sendiri mengaku belum memegang satu pun angka itu secara resmi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar angka tersebut ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026). "Oh, saya belum dengar, masih kami diskusikan," kata Purbaya. BGN memang sempat mengusulkan penyesuaian anggaran, tapi usulan itu belum sampai ke tangannya. "Kata BGN akan mengurangi, tapi saya belum dapat angkanya. Ini belum masuk kan itu," ujarnya.
Angka Rp 174 triliun justru datang dari Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Hitungannya cukup terperinci. Dari 27.000 titik SPPG yang kini beroperasi, kebutuhannya sebenarnya hanya sekitar 21.000 titik. Lalu dengan sasaran 84 juta siswa, ditambah pos kesehatan seperti penanganan stunting dan ibu hamil, Said menyimpulkan angkanya tidak akan lebih dari Rp 174 triliun. Perkiraan yang, agaknya, belum tentu sepenuhnya diterima pemerintah.
Said sendiri tidak menyangkal bahwa angka itu masih kasar. Pembahasan resmi dalam RAPBN 2027 baru digelar menjelang September, saat palu diketok bersama pemerintah. "Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah," selorohnya di Gedung DPR.
Banggar punya hitung-hitungan tersendiri soal efisiensi di tahun berjalan. Said menyebut ruang efisiensi moderat dari anggaran MBG 2026 sekitar Rp 68 triliun, dan kalau mau benar-benar dipangkas, bisa tembus Rp 80 triliun. "Banggar berpendapat, kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp 268 itu efisiensi moderat Rp 68 triliun. Kalau mau efisien betul, sekitar Rp 80 triliun, kita tunggu saja," katanya. Bukan angka receh untuk program yang baru setahun berjalan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memilih pelit bicara soal anggaran ketika dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK. "Soal itu nanti dulu ya," ujarnya singkat. BGN hari itu punya agenda lain: menindaklanjuti kajian KPK soal tata kelola MBG. Agenda yang, kalau data ini bisa dipercaya, tidak kalah krusial dari soal alokasi anggaran itu sendiri.
Said bersikukuh pemangkasan tidak identik dengan degradasi layanan. Kualitas gizi yang diterima anak didik, tegasnya, tetap terjaga. "Jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Yang penting menjaga kualitas," kata Said. Setidaknya itu klaimnya, implementasi MBG selama ini tidak sepi dari catatan soal distribusi dan mutu menu di lapangan.
Tiga pihak bicara angka berbeda, tidak satu pun memegang dokumen final. September masih dua bulan lagi.