Ancaman itu meluncur langsung dari mulut Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, sesaat setelah sesi RDPU dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/7/2026): gembok dapur secara nasional.
Bukan gertakan kosong, agaknya. Para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini sudah mengantongi Surat Keputusan resmi, sudah membangun fasilitas dapur, sebagian bahkan mengajukan kredit ke perbankan demi menyukseskan program andalan pemerintahan ini. Tapi mereka merasa disingkirkan dari meja pengambilan keputusan. Bak gayung bersambut yang tidak pernah datang.
"Pemerintah punya program, kami punya fasilitas dengan dapur yang ada," tegas Syawaludin. Ia mempertanyakan logika Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebutnya bergerak seolah-olah jadi perusahaan otoriter, melampaui kewenangannya sendiri.
Akar masalahnya ada di sini. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG sebetulnya sudah mengatur segalanya, mulai dari batasan jumlah penerima manfaat per dapur hingga estimasi 8.000 dapur untuk daerah terpencil. Implementasinya, klaim para mitra, mulai melenceng seiring pergantian pimpinan BGN yang kini berstatus tersangka.
Di dalam ruang rapat, respons Komisi IX tidak bisa dibilang santai. Anggota komisi dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, terang-terangan menyatakan kekhawatirannya. "Kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BGN ini tidak dapat dijalankan," ungkap Netty.
Netty tidak sekadar khawatir. Ia juga menuding pangkal soalnya pada ketimpangan perlakuan: mitra strategis seharusnya diperlakukan setara, bukan dikorbankan demi efisiensi administrasi yang ujungnya justru menggerus kepercayaan. Politikus PKS itu mendorong pemerintah menerbitkan solusi yang tidak berat sebelah, dan secara khusus menyatakan dukungannya agar penyedia tahap awal tidak dijadikan tumbal dari kekacauan birokrasi yang bukan ulah mereka.
Soal moratorium pun disinggung. Netty menegaskan, keberhasilan kebijakan itu tidak cukup diukur dari berapa banyak titik atau akun yang dibekukan. Indikator sesungguhnya, kata dia, adalah kemampuan negara menjaga kepercayaan publik, termasuk kepercayaan para mitra yang sudah telanjur menanggung risiko finansial.
Bagi para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan, situasi ini ibarat sudah bayar modal besar lalu dipinggirkan begitu saja. Mereka sudah sertifikasi, sudah bangun dapur, sudah jaminkan aset ke bank. Kalau gembok nasional benar-benar terjadi, yang paling kena tampar bukan hanya para mitra, tapi jutaan anak sekolah yang selama ini menjadi penerima manfaat program ini.
Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah akan bergerak cukup cepat sebelum dapur-dapur itu benar-benar terkunci?