Dua tahun sejak menerima Peta Jalan Aksesi, Indonesia kini masuk babak yang jauh lebih serius. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Paris pada 3-5 Juni 2026 untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026, membawa delegasi tak kecil dan agenda yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Proses aksesi sudah masuk tahap technical review, fase di mana tim OECD bersama negara-negara anggota menyisir kebijakan dan regulasi Indonesia secara mendetail. Kuesioner, fact-finding mission, penyusunan studi kebijakan nasional, semuanya bergulir di tahap ini. Hasilnya nanti jadi bahan diskusi di 25 Komite OECD yang mencakup topik seluas-luasnya: investasi, perdagangan, kebijakan fiskal, anti-korupsi, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Tidak ringan. Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD harus mengordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, sampai ormas. "Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," tegasnya.
Momentum yang dimaksud bukan sekadar retorika kosong. OECD sendiri mencatat antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidatur Indonesia sebagai yang tertinggi yang pernah mereka saksikan. Agaknya ada kalkulasi geopolitik di balik kehangatan ini, mengingat Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang menempuh jalur aksesi penuh. Banyak anggota bahkan proaktif menawarkan kerja sama dan bantuan teknis, setidaknya itu yang dilaporkan resmi.
Di Paris, Airlangga dijadwalkan jadi pembicara utama dalam sesi keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan. Indonesia membawa narasi hilirisasi sebagai argumen sentral: kebijakan menciptakan nilai tambah di dalam negeri bukan proteksionisme semata, melainkan strategi struktural untuk menyerap tenaga kerja berkualitas. Narasi yang sudah sering disuarakan Prabowo, kini dibawa ke panggung OECD. Pertanyaannya, seberapa meyakinkan argumen itu di hadapan anggota yang sudah kenyang soal perdebatan industri versus pasar bebas?
Lebih dari delapan pertemuan bilateral dijadwalkan dengan menteri dari negara-negara sahabat, antara lain Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Airlangga juga bertemu dengan Business at OECD (BIAC), kelompok bisnis resmi yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia di lingkungan OECD.
Selesai di Paris, rombongan langsung bertolak ke Brussels pada 5 Juni. Airlangga dijadwalkan tampil di Brussels Economic Security Forum 2026, forum tahunan bergengsi yang digelar European Policy Centre. Pesertanya campuran: pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, dan mitra global yang berkumpul membahas gesekan-gesekan geoekonomi.
Satu agenda krusial menunggu di Belgia. Ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, disingkat I-EU CEPA, masih perlu didorong di sisi Uni Eropa meski perjanjian ini sudah disepakati Presiden Prabowo pada Juli 2025. Kalau berhasil diberlakukan, akses pasar Indonesia ke 27 negara anggota EU terbuka lebih lebar. Prospek yang lebih dari satu dekade negosiasi selalu kelihatan di depan mata, tapi sulit benar digenggam.
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi turut mendampingi dalam kunjungan ini. Dua agenda, dua kota, tiga hari. Bagi siapa pun yang memantau arah keterbukaan ekonomi Indonesia, hasil perjalanan ini layak dicermati lebih dari sekadar berita diplomatik rutin.