Jaminan itu datang langsung dari Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga penghujung 2026, meski dua konflik geopolitik besar masih menggantung di pasar energi global: perang di Selat Hormuz yang sudah berjalan lebih dari enam bulan, dan perang Rusia-Ukraina yang belum kelihatan ujungnya.
Kuncinya satu: harga minyak mentah harus tetap di bawah 100 dolar AS per barel. Airlangga menjelaskan, harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran 90 dolar per barel, level yang menurutnya masih cukup nyaman untuk ditopang APBN. "Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga kalau harga minyak di bawah 100 dolar AS per barel... ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," kata Airlangga dalam ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu.
Pasar, agaknya, sudah mulai kebal. "Kelihatannya dunia sudah mulai imun terhadap kedua perang tersebut," ujar Airlangga. Harga minyak memang bergejolak, tapi belum jebol ke level yang memaksa pemerintah merevisi kebijakan. Setidaknya begitu pembacaan Airlangga sekarang.
Namun ada sisi lain dari cerita ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti fenomena yang bikin pemerintah gerah: pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kelompok yang sebetulnya mampu kini ikut-ikutan antre Pertalite dan Solar. Bahlil tidak menutupi kejengkelannya. "Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW... ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi," kata Bahlil.
Bukan sekadar sindiran. Shifting konsumsi seperti ini langsung menggerus ruang fiskal yang dipakai untuk menahan harga tetap stabil. Kalau subsidi bocor ke kelompok yang salah, APBN menanggung beban ganda: menahan harga sekaligus menutup kebocoran. Bagi Bahlil, ketepatan sasaran bukan wacana reformasi lama yang terus diulang-ulang, ini kondisi yang menentukan apakah janji Airlangga tadi bisa benar-benar terealisasi.
Soal pasokan, Bahlil memastikan pemerintah terus menyiapkan stok BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pertanda bahwa isu BBM sudah naik ke level pembahasan tertinggi.
Bagi pelaku pasar, sinyal ini cukup jelas dibacanya. Stabilitas harga BBM adalah salah satu penjaga daya beli sekaligus penekan inflasi. Kalau pemerintah bisa menepati komitmen ini sampai Desember, tekanan pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini jadi tumpuan pertumbuhan ekonomi domestik, bisa relatif terjaga. Risiko terbesarnya? Minyak dunia yang tiba-tiba menembus angka psikologis 100 dolar, skenario yang bukan mustahil kalau eskalasi di Selat Hormuz kembali memanas. Pertanyaannya, berapa lama ketahanan APBN bertahan kalau itu benar-benar terjadi?