Agus Harimurti Yudhoyono punya pesan yang cukup tegas pekan ini: Indonesia sudah waktunya berhenti jadi penonton di panggung geopolitik global dan mulai mengambil peran lebih aktif sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam dua kesempatan berbeda, dengan benang merah yang sama. Salah satunya di hadapan sekitar 200 akademisi, mahasiswa, dan awak media dalam pembukaan Konvensi Nasional XVII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2026 di President University, Kota Jababeka, Cikarang. Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menyebut suara Indonesia kini semakin didengar, dirasakan, dan semakin ditunggu kehadirannya di forum-forum internasional.
Vennas XVII berlangsung 12 hingga 15 Oktober, mengusung tema "Melampaui Fragmentasi: Konstelasi Kuasa, Inovasi, dan Tata Kelola Global Masa Depan". Sebuah tema yang agaknya cermin dari kegelisahan kolektif komunitas hubungan internasional Indonesia soal posisi negara ini ketika dunia kian terpecah-pecah. Acara ini turut menggandeng Beijing Language and Culture University sebagai co-organizer, sinyal kecil yang menarik soal arah kemitraan akademik Indonesia.
Retorika kekuatan menengah tidak akan bermakna tanpa fondasi yang kokoh di dalam negeri. Di situlah AHY menempatkan infrastruktur sebagai argumen sentralnya. "Infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau bendungan. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju," ujar AHY, dilansir Antara, Rabu 14 Oktober 2026.
Pernyataan itu terdengar seperti jawaban atas pertanyaan yang belum diajukan: bagaimana sebuah negara bisa punya pengaruh ke luar jika kantong-kantong yang tertinggal masih menganga di dalam? Kesenjangan antarwilayah bukan isu baru. AHY tampaknya ingin memposisikan pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan prasyarat kedaulatan itu sendiri. Bukan main.
Bagi pelaku pasar dan investor, ada implikasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika komitmen infrastruktur dikaitkan langsung dengan narasi ketahanan nasional, sinyal yang terbaca cukup jelas: alokasi belanja di sektor ini tidak akan mengendur dalam waktu dekat, setidaknya itu klaim manajemen pemerintahan, terlepas dari tekanan fiskal yang nyata. Momen pernyataan ini pun menarik, kalau data APBN 2027 bisa dijadikan rujukan, pembahasannya sedang mulai menghangat.
Pertanyaannya, seberapa jauh visi ambisius macam ini bisa diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang terasa sampai ke daerah?