Angka Rp 3,8 triliun bukan angka kecil untuk program yang, secara teknis, hanya membuka rekening bank.
Pemerintah tengah menggodok rencana penerbitan 74 juta rekening secara serentak bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Masing-masing rekening disuntik saldo awal Rp 50.000, diterbitkan lewat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan seluruhnya terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program ini dirancang untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung ke tangan penerima.
Logikanya masuk akal. Tapi data lapangan agak bercerita lain.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang digelar OJK mencatat tingkat inklusi keuangan nasional sudah menyentuh 93,61 persen. Cukup membanggakan. Masalahnya, literasi keuangan nasional baru di angka 69,57 persen, selisih hampir 24 poin. Artinya, ada puluhan juta orang yang sudah "tersentuh" sistem keuangan tapi belum tentu paham apa yang mereka lakukan di dalamnya. Ironi yang cukup mendasar.
Kesenjangan ini makin menganga kalau dilihat per kelompok usia. Puncak literasi ada di rentang 26-35 tahun, lalu mulai tergerus setelahnya. Pada kelompok 51-79 tahun, literasi keuangan hanya 60,01 persen, meski tingkat inklusinya sudah 90,5 persen. Mereka pakai layanan keuangan, tapi pemahaman atas risikonya masih terbatas. Bagi program rekening massal yang menyasar semua usia di atas 17 tahun, ini bukan catatan kaki. Ini inti persoalannya.
Data Bank Dunia dari Global Findex Database 2025 juga layak dicermati. Dari responden yang belum punya rekening, 48,6 persen menyebut biaya layanan terlalu mahal, 39,9 persen bilang lokasi bank terlalu jauh, dan 17,1 persen mengaku tidak percaya pada lembaga keuangan. Saldo awal Rp 50.000 mungkin menutup kekhawatiran biaya di hari pertama. Bulan ketiga? Lain cerita, terutama ketika rekening mulai dikenai biaya administrasi.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Erdiriyo mengakui risiko ini terang-terangan. Rekening tanpa edukasi, tegasnya, rentan disalahgunakan, mulai dari diperjualbelikan hingga dipakai sebagai akun deposit judi daring. "Pembukaan akun yang tanpa disertai dengan edukasi, menurut saya, memang bisa disalahgunakan. Misalnya, akunnya dijual-belikan untuk main judi online, untuk deposit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia, serta LPS," kata Erdiriyo dalam konferensi pers Financial Health Pathways Forum di Jakarta. Pemerintah, lanjutnya, bakal menggandeng OJK, Bank Indonesia, dan LPS untuk menggencarkan edukasi finansial bersamaan dengan peluncuran program.
Pertanyaannya, cukupkah itu?
Djauhari Sitorus dari ILO punya keberatan yang lebih mendasar. Sebagai Project Manager Promise II Impact, ia menyoroti fakta bahwa akses ke layanan keuangan belum tentu berkorelasi dengan kesejahteraan. "Walaupun seorang itu sudah menggunakan layanan keuangan, tapi belum tentu dia lebih sejahtera. Bahkan ada beberapa situasi mereka yang memiliki akses misalnya ke pinjaman secara online itu, akhirnya terjebak ke dalam utang," ujar Djauhari. Ia mendorong agar ukuran keberhasilan inklusi keuangan tidak lagi sekadar jumlah pemegang rekening, tapi kemampuan nyata mengelola keuangan harian dan ketahanan finansial saat krisis.
Dari sisi infrastruktur, BRI mengklaim sudah menjangkau 80 persen desa lewat jaringan agen BRILink, sementara BSI sudah masuk ke 176 kabupaten yang sebelumnya masuk kategori blank spot. Dua puluh persen desa yang belum terjangkau BRI, ditambah kabupaten-kabupaten di luar radar BSI, tetap jadi lubang yang perlu ditambal sebelum program ini betul-betul bisa berjalan.
Kesenjangan desa-kota pun tak bisa diabaikan. Penduduk perkotaan mencatat literasi keuangan 72,54 persen, sementara perdesaan baru 64,42 persen. Selisihnya "hanya" 8 poin, tapi dalam konteks jutaan penerima rekening baru di pelosok, angka itu punya bobot yang berbeda. Bisa jadi bahkan lebih berat dari yang terlihat di kertas.
Membuka rekening untuk 74 juta orang sekaligus secara teknis mungkin bisa dirampungkan dalam hitungan bulan. Memastikan mereka tidak tersesat setelah rekening itu aktif, itu soal yang sama sekali berbeda, dan agaknya butuh waktu jauh lebih lama dari itu.