Krisis Selat Hormuz 2026 bukan drama geopolitik yang cepat terlupakan. Bagi Indonesia, kejadian yang melenyapkan sekitar 13 juta barrel minyak per hari dari pasar global itu seharusnya jadi tamparan keras: negara ini belum punya bantalan yang cukup tebal ketika sumber energi global bergejolak.
Angka yang paling telak datang dari Institute for Essential Services Reform. Sekitar 60 persen pasokan bahan bakar nasional masih bersumber dari impor. Lebih dari separuh kebutuhan BBM negeri ini, dengan kata lain, ditentukan oleh dinamika harga, jalur pelayaran, dan stabilitas politik di luar negeri, bukan oleh keputusan Jakarta. Bukan kondisi baru. Tapi skala risikonya kian terasa nyata.
CEO IESR Fabby Tumiwa menyebut volatilitas harga energi kini bukan lagi gangguan sesaat, melainkan kondisi struktural. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk bahan bakar impor, tegasnya, adalah satu rupiah yang terpapar pada risiko yang tak bisa dikendalikan dari dalam negeri. IESR mencatat kenaikan harga minyak Brent sebesar satu dolar per barrel cukup untuk menambah beban bersih anggaran negara sekitar Rp6,7 triliun. Angka yang tidak bisa diabaikan.
"Volatilitas kini menjadi kondisi struktural, perusahaan yang akan unggul adalah perusahaan yang mampu mengendalikan struktur biaya energinya sendiri," ujar Fabby dalam presentasinya di The Kasablanka Hall, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Fabby mengidentifikasi lima sumber ketidakpastian yang mengancam sistem energi Indonesia: tekanan geopolitik dan gangguan pasokan, tekanan fiskal, lonjakan permintaan, perubahan kebijakan dan aturan pasar, serta perubahan iklim. Kelimanya bukan risiko yang berdiri sendiri. Guncangan di satu sisi bisa dengan cepat menjalar ke sisi lain, bak efek domino yang sudah diatur sebelumnya.
Di sisi pemerintah, respons yang diambil agaknya lebih bersifat taktis jangka pendek. Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong diplomasi energi sebagai instrumen utama, menjajaki pasokan dari negara-negara Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia. Langkah ini dinilai wajar oleh Pakar Energi ITS Ary Bachtiar, yang menyebutnya sebagai manuver taktis untuk mengamankan suplai jangka pendek. Pertanyaannya, berapa lama taktik ini cukup? Ary juga mengingatkan bahwa solusi struktural tidak bisa dihindari: produksi domestik harus ditingkatkan, modernisasi kilang dipercepat, tata kelola hulu migas dibenahi.
Sementara perdebatan soal strategi energi nasional berlanjut di tingkat kebijakan, tantangan distribusi di lapangan tidak kalah riil. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menambah pasokan BBM ke Bali sebesar 26.200 kiloliter, dijadwalkan tiba bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026. Dengan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali sekitar 2.200 kiloliter per hari, penyesuaian distribusi berbasis kebutuhan wilayah jadi pekerjaan yang tidak bisa dijalankan setengah-setengah.
Bagi industri, imbasnya lebih langsung. Kenaikan harga bahan bakar menggerus margin, menekan daya saing, dan membuat perencanaan bisnis jangka menengah terasa seperti menebak cuaca. IESR mendorong perusahaan memetakan paparan biaya energi mereka, memprioritaskan efisiensi, dan mulai mendiversifikasi sumber energi, termasuk mempertimbangkan energi terbarukan di mana secara teknis dan ekonomis memungkinkan. Bukan rekomendasi baru, kalau jujur. Tapi kali ini, konteksnya sudah berbeda.
"Kendalikan tren biaya, karena setiap rupiah yang dialihkan dari bahan bakar impor ke energi bersih dalam negeri adalah satu rupiah risiko yang berhasil dikurangi," tegas Fabby.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Sudah jelas sejak lama. Yang lebih relevan sekarang: seberapa cepat transisi itu bisa berjalan, dan apakah konsistensi kebijakan kita cukup kuat untuk menutup celah sebelum krisis berikutnya datang mengetuk.