Ada pola yang cukup konsisten dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas): provinsi yang rajin menggelar Gerakan Pangan Murah cenderung punya inflasi lebih rendah, dan sebaliknya. Bukan korelasi yang mengejutkan, tapi angkanya cukup kuat untuk dijadikan argumen kebijakan.
Sepanjang 2026, Bapanas mencatat 5.597 titik GPM sudah digelar di seluruh penjuru tanah air. Angka yang tidak kecil, mengingat program ini dieksekusi di level kabupaten dan kota lewat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bapanas sebagai penggerak di pusat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan temuan ini bukan sekadar anekdot. Provinsi yang jarang menggelar GPM, sebut Tomsi, masuk dalam kelompok dengan inflasi tertinggi secara nasional. "Bahwa provinsi-provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi-provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit," kata Tomsi dalam keterangannya, Selasa (7/7).
Daerah yang aktif justru ceritanya berbeda. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan berhasil menjaga inflasi tetap stabil hingga Juni 2026. Keempat provinsi itu, kata Tomsi, konsisten jadi penyelenggara GPM dengan frekuensi tinggi. "Mereka yang melaksanakan GPM-nya banyak sekali. Seperti contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ini inflasinya tidak terlalu tinggi," ucap dia. Bisa jadi ini juga cerminan kapasitas fiskal daerah yang lebih mumpuni, tapi setidaknya korelasinya ada.
Mekanismenya sederhana secara konsep. GPM menghadirkan bahan pangan pokok langsung ke masyarakat dengan harga di bawah pasar, memotong rantai distribusi yang kerap jadi biang keladi kenaikan harga. Pasokan terjaga, harga referensi terbentuk dari bawah, tekanan inflasi dari sisi komoditas pangan bisa diredam sebelum menyebar ke komponen lain.
Tomsi mendorong pemerintah daerah yang masih pasif untuk segera menaikkan intensitas GPM, terutama menjelang periode rentan seperti hari besar keagamaan dan pergantian musim panen. Sinyal dari pusat cukup jelas. Agaknya evaluasi lebih ketat terhadap daerah yang stagnan tinggal menunggu waktu.
Buat pelaku pasar, inflasi daerah yang terkendali punya implikasi langsung ke daya beli konsumen regional, yang pada gilirannya memengaruhi kinerja emiten berbasis konsumsi dengan jaringan distribusi luas di luar Jawa. Pertanyaannya, berapa lama tren ini bertahan di kuartal ketiga, saat tekanan musiman biasanya mulai menggigit lagi?