Angka 43.805. Itu jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Juli 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, dan tahun belum selesai.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani tidak menampik angka itu, tapi ia menolak berhenti di sana. Ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat, Shinta menegaskan bahwa fokus seharusnya bukan pada data PHK itu sendiri, melainkan pada akar masalahnya yang selama ini kurang tersentuh.
"Kami sekarang sudah enggak mau lihat cuma data, karena kami melihat bagaimana solusi mengatasi dan mengantisipasi. Jangan sampai PHK itu terjadi. Saya sudah sampaikan berkali-kali, PHK itu cuma di hilirnya, isunya banyak di hulunya," kata Shinta.
Bukan sekadar retorika. Apindo kini mendorong apa yang mereka sebut debottlenecking, yakni pembongkaran sumbatan struktural di sisi hulu industri yang selama ini jadi biang kerok gelombang PHK. Shinta menyebut dua masalah paling krusial: ketersediaan bahan baku dan pasokan gas industri. Terdengar teknis, tapi dampaknya sangat konkret bagi keberlangsungan operasional pabrik, khususnya di sektor padat karya.
"Makanya debottlenecking ini kita fokus banget, karena banyak PHK itu terjadi karena hulunya tidak bisa diselesaikan," ujarnya.
Industri tekstil dan garmen ada di garis terdepan tekanan ini. Sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja itu sudah bergelut dengan hambatan sejak beberapa tahun terakhir, dari serbuan produk impor murah sampai biaya produksi yang tidak kompetitif. Kalau pasokan bahan baku tersendat dan gas industri tidak tersedia dengan harga wajar, ruang gerak manajemen pabrik pun menyempit. Habis.
"Tentunya akan sangat berdampak kalau ini tidak diselesaikan," kata Shinta.
Bagi Apindo, PHK selalu opsi terakhir. "Enggak ada yang mau PHK kalau bisa," kata Shinta, karena prosesnya panjang, reputasinya buruk, dan biayanya tidak murah. Kalau angka korban sudah menembus puluhan ribu hanya dalam tujuh bulan, agaknya itu sinyal bahwa persoalan di hulunya sudah cukup parah dan sudah berlangsung cukup lama.
Pertanyaannya: seberapa cepat pemerintah bisa mengebor sumbatan-sumbatan itu sebelum angka 43.805 bertambah lagi?