Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, setidaknya 27 negara mulai bergerak mengamankan akses ke instrumen pendanaan darurat Bank Dunia. Langkah ini mencerminkan betapa dalamnya guncangan yang ditimbulkan konflik Timur Tengah terhadap sendi-sendi ekonomi global.
Fakta itu terungkap dari dokumen internal Bank Dunia yang beredar di kalangan Reuters. Dokumen tersebut tidak menyebut nama seluruh negara yang terlibat, dan pihak Bank Dunia memilih bungkam. Tapi angkanya sudah cukup bicara sendiri. Tiga negara dilaporkan telah menyelesaikan proses dan mendapat persetujuan instrumen pendanaan baru, sementara 24 lainnya masih berkutat di urusan administrasi.
Ke-27 negara ini bukan pendatang baru dalam jaringan pengaman keuangan internasional. Mereka bagian dari 101 negara yang sebelumnya sudah memiliki akses ke skema pembiayaan kontinjensi Bank Dunia. Dari jumlah itu, 54 negara tergabung dalam program Rapid Response Option, yang memungkinkan pencairan hingga 10 persen dari saldo pembiayaan yang belum digunakan.
Dua nama yang sudah terang-terangan mengonfirmasi pengajuan: Kenya dan Irak. Dua negara, dua luka yang berbeda. Kenya tertekan oleh lonjakan harga bahan bakar yang menggerus daya beli domestik. Irak? Ironis. Sebagai produsen minyak besar dunia, negara ini justru dihajar anjloknya pendapatan ekspor akibat blokade yang menghambat arus keluar minyak mentah. Kaya sumber daya, tapi tidak bisa menikmati hasilnya sendiri.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga sebelumnya menyebut kapasitas respons krisis lembaganya tidak kecil. Negara-negara, katanya, dapat menarik pembiayaan kontinjensi, saldo proyek yang tersedia, dan instrumen pencairan cepat untuk mengakses sekitar 20 hingga 25 miliar dolar AS. Kalau Bank Dunia juga mengalihkan sebagian portofolionya, total dukungan bisa mencapai 60 miliar dolar AS dalam enam bulan, dengan potensi ekspansi jangka panjang hingga sekitar 100 miliar dolar AS.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva memperkirakan belasan negara akan mengajukan bantuan jangka pendek senilai 20 hingga 50 miliar dolar AS dari lembaganya. Tapi hingga kini, permintaan resmi yang masuk masih sedikit. "Negara-negara jelas masih berada dalam mode wait-and-see," ujar salah satu sumber yang mengetahui persoalan ini, tanpa bersedia disebutkan namanya.
Kenapa lebih banyak yang melirik Bank Dunia ketimbang IMF? Kevin Gallagher, Direktur Global Development Policy Center di Boston University, punya jawabannya. Program IMF, kata Gallagher, biasanya datang bersama syarat penghematan fiskal yang keras. Syarat itulah yang bisa menyulut gejolak sosial, seperti yang pernah meledak di Kenya. Jalur Bank Dunia dianggap lebih bisa ditoleransi secara politik. Entah kebetulan atau tidak, patronase seperti ini pola klasik yang berulang setiap kali krisis global menerpa.
Konflik Iran bukan sekadar urusan militer. Ia telah memukul rantai pasok global, mengguncang pasar energi, dan yang sering luput dari perhatian, menghambat distribusi pupuk ke negara-negara berkembang. Blokade di Selat Hormuz memperparah segalanya. Pertanyaannya, berapa lama negara-negara ini sanggup bertahan hanya dengan mode menunggu? Kalau negosiasi damai tak kunjung membuahkan hasil, angka 27 itu agaknya hanya soal waktu sebelum bertambah.