Tiga bulan sejak perang Iran pecah pada 28 Februari 2026, gelombang permintaan bantuan keuangan mulai mengalir ke Bank Dunia. Sedikitnya 27 negara telah bergerak mengakses instrumen pembiayaan darurat lembaga tersebut, menurut dokumen internal yang dilihat Reuters. Tiga di antaranya sudah mengantongi persetujuan. Sisanya masih berkutat di proses administratif.
Dokumen itu tidak menyebut nama negara mana saja, juga tidak mencantumkan total dana yang berpotensi diminta. Bank Dunia menolak berkomentar. Tapi gambaran besarnya sudah cukup untuk bikin pelaku pasar was-was.
Konfirmasi datang dari dua arah. Pejabat Kenya mengakui negaranya mencari dukungan cepat untuk meredam kenaikan harga bahan bakar yang mulai membakar daya beli warganya. Irak terdampak dari jalur berbeda: pendapatan minyak mereka amblas tajam sejak konflik regional mengguncang pasar energi global. Ironis, negara penghasil minyak pun ikut kena batunya.
Gangguan yang ditimbulkan perang bukan sekadar soal harga minyak. Rantai pasok global kacau. Yang paling mengkhawatirkan bagi negara berkembang: pengiriman pupuk terhambat. Di sektor pertanian yang sudah rawan, ini bisa berujung pada krisis pangan yang lebih dalam.
Ke-27 negara tersebut sebetulnya bukan pemain baru dalam ekosistem pembiayaan Bank Dunia. Mereka termasuk dari 101 negara yang memang sudah memiliki akses ke instrumen pembiayaan pra-atur. Dari jumlah itu, 54 negara telah menandatangani Rapid Response Option, yang memungkinkan mereka menarik hingga 10 persen dari pembiayaan yang belum dicairkan untuk kebutuhan darurat. Mekanismenya sudah ada, tinggal diaktifkan.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga sebelumnya menyebut bahwa perangkat krisis lembaganya bisa membuka akses ke kisaran 20 miliar hingga 25 miliar dolar AS, setara Rp354 triliun hingga Rp443 triliun. Itu baru angka pembuka. Dengan mengarahkan ulang sebagian portofolio yang ada, total dukungan bisa melonjak ke 60 miliar dolar AS dalam enam bulan. Perubahan jangka panjang? Angkanya bisa menyentuh 100 miliar dolar AS, atau sekitar Rp1.772 triliun. Tidak main-main.
Lantas kenapa tidak ramai-ramai ke IMF? Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bulan lalu memperkirakan selusin negara akan meminta bantuan jangka pendek senilai 20 miliar hingga 50 miliar dolar AS dari lembaganya. Tapi kenyataannya, permintaan masih sepi. "Negara-negara jelas berada dalam mode menunggu dan melihat," kata salah satu sumber yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kevin Gallagher, Direktur Global Development Policy Center di Boston University, punya penjelasan yang cukup gamblang. Bank Dunia lebih menarik bagi banyak negara karena tidak selalu mensyaratkan penghematan fiskal seketat program IMF. Program IMF, yang umumnya datang bersama paket austerity, berisiko memperburuk keresahan sosial di negara yang sudah kepayahan menanggung tekanan biaya hidup. Kenya sendiri jadi contoh konkret: negara itu sudah digoyang keresahan sosial bahkan sebelum perang Iran ikut menambah beban.
Pilihan antara Bank Dunia dan IMF bukan sekadar soal bunga atau tenor. Ini soal politik domestik. Bagi banyak pemimpin negara berkembang, membawa pulang program IMF ke parlemen adalah pertaruhan yang agaknya tidak ingin mereka ambil sekarang.