Dokumen internal yang dikutip Reuters membuka fakta yang cukup mengejutkan: 27 negara sudah mengetuk pintu Bank Dunia, meminta dana darurat lantaran guncangan ekonomi yang ditimbulkan konflik di kawasan Timur Tengah. Tiga negara sudah mengantongi persetujuan pencairan sejak instrumen respons krisis baru mulai berlaku pada 28 Februari. Sisanya masih antre dalam proses evaluasi.
Konfirmasi datang dari dua titik yang cukup signifikan secara geopolitik. Pejabat Kenya dan Irak sama-sama mengakui bahwa mereka tengah mengajukan bantuan keuangan ke Bank Dunia. Kenya kewalahan oleh lonjakan harga bahan bakar yang dihajar imbas gangguan pasokan energi global, sedangkan Irak menanggung penurunan pendapatan minyak yang cukup dalam sejak ketegangan di kawasan Teluk memanas.
Gangguan rantai pasokan bukan hanya soal bahan bakar. Pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang juga terhambat, kondisi yang bisa jadi lebih berbahaya dalam jangka menengah karena menyentuh ketahanan pangan. Situasi makin ruwet ketika penutupan Selat Hormuz menyebabkan lebih dari 20.000 pelaut terdampar di sekitar 2.000 kapal di Teluk, membekukan jalur logistik yang selama ini jadi urat nadi perdagangan energi global.
Keseluruhan 27 negara itu bagian dari 101 negara yang memang punya akses ke fasilitas pendanaan darurat Bank Dunia. Dari angka tersebut, 54 negara sudah terdaftar dalam skema Rapid Response Option, mekanisme yang memungkinkan mereka mengalihkan hingga 10% dari saldo proyek yang belum dicairkan untuk kebutuhan mendesak.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga sudah lebih dulu menyinggung kapasitas lembaganya menghadapi tekanan semacam ini. Menurutnya, fasilitas darurat yang tersedia berkisar USD 20 hingga 25 miliar, mencakup pembiayaan darurat, saldo proyek aktif, dan mekanisme pencairan jalur cepat. Banga bahkan menyebut portofolio investasi bisa direstrukturisasi sehingga total dukungan bisa mencapai USD 60 miliar dalam enam bulan, dan berpotensi tembus USD 100 miliar dalam jangka panjang. Angka yang, jujur saja, tidak main-main.
Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, memperkirakan sekitar 12 negara akan meminta bantuan jangka pendek dengan nilai antara USD 20 miliar hingga USD 50 miliar. Tapi sumber yang dekat dengan proses ini mengungkap bahwa permintaan resmi yang masuk sejauh ini masih sangat sedikit. Banyak negara agaknya masih memilih posisi wait and see sebelum benar-benar mengetuk pintu IMF.
Kenapa? Kevin Gallagher, Direktur Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, punya jawabannya. Banyak negara, kata dia, lebih nyaman mengarahkan permintaan ke Bank Dunia ketimbang bernegosiasi dengan IMF. "Program IMF biasanya menuntut langkah penghematan yang dapat memperburuk kondisi sosial suatu negara," ujar Gallagher, seraya menunjuk Kenya sebagai contoh negara yang rentan bergejolak kalau kebijakan penghematan anggaran dipaksakan dalam situasi seperti ini.
Efek domino dari konflik ini sudah mulai terasa merata, terutama di negara berkembang yang ketergantungannya pada impor energi tinggi dan ruang fiskalnya sempit. Bagi mereka, pilihan antara Bank Dunia dan IMF bukan sekadar soal teknis pembiayaan. Ini soal berapa besar harga sosial yang harus dibayar untuk mendapat suntikan likuiditas.