Angka 183,6 juta itu memang bikin dada sesak waktu pertama kali dibaca. Tapi sebelum ramai-ramai menyimpulkan Indonesia sedang meluncur ke jurang kemiskinan massal, ada baiknya pahami dulu apa yang sebenarnya sedang diukur.
Laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dari Bank Dunia memproyeksikan sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional untuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Batas yang dipakai: pengeluaran USD 8,30 per kapita per hari, dihitung dengan metode Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Kalau dikonversi kasar ke rupiah, angka itu setara sekitar Rp4,39 juta per kapita per bulan. Bukan kurs pasar biasa, melainkan ukuran daya beli yang sudah disesuaikan antarnegara.
Sebagai pembanding, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, atau 8,07 persen dari total populasi. Selisihnya seperti langit dan bumi, dan di sanalah pangkal kebingungan publik.
BPS langsung turun klarifikasi. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menegaskan bahwa kedua angka itu tidak bisa disamakan. "Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dolar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," jelas Nashrul. Bank Dunia memang merancang standar itu untuk membandingkan tingkat kesejahteraan lintas negara, bukan memotret kemiskinan domestik satu per satu.
Bank Dunia pun mengakui hal yang sama: data BPS lebih akurat untuk menggambarkan peta kemiskinan dalam negeri. Standar USD 8,30 bukan alat ukur kemiskinan nasional, melainkan penggaris komparatif bagi sesama anggota kelompok upper-middle income country.
Di sinilah ekonom senior Ferry Latuhihin masuk dengan nada yang lebih keras. Agaknya argumennya tidak bisa begitu saja disisihkan. Ferry mengingatkan bahwa meski angka BPS terlihat solid, kondisi riil di lapangan bercerita lain. Dari total angkatan kerja Indonesia, hanya sekitar 40 persen yang terserap sektor formal. Sisanya, 60 persen, bergantung pada sektor informal: ojek online, pedagang kecil, warung makan, lapangan kerja yang rentan dan tidak berkelanjutan. "Ini sangat mengerikan," ujar Ferry dalam kanal YouTube-nya, merujuk pada besarnya proporsi penduduk yang masuk kategori miskin versi Bank Dunia.
Ferry bahkan menyebut proyeksi yang lebih jauh: pada 2027, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara sesama middle income country versi Bank Dunia. Klaim yang patut dicermati lebih dalam, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat kita tidak bisa sepenuhnya bersantai di balik angka 8 persen versi BPS.
Satu sisi yang sering luput: persentase 64,2 persen itu sebenarnya turun dari proyeksi 2025 yang menyentuh 65,2 persen. Tren menurun. Lambat, tapi bergerak.
Perdebatan soal angka kemiskinan ini bukan sekadar rebutan metodologi statistik. Bagi investor, struktur tenaga kerja yang didominasi sektor informal adalah sinyal nyata tentang daya beli konsumen, kapasitas produktivitas, dan risiko sosial jangka panjang yang perlu masuk kalkulasi. Bukan cuma angka headline di halaman depan laporan pemerintah.