Selama tujuh tahun, Indonesia kehilangan sekitar 14 juta warga kelas menengah. Bukan angka kecil.
Jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya dalam struktur populasi amblas dari 23 persen menjadi 16,6 persen. Kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah justru membengkak, dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama. Piramida ekonomi Indonesia, pelan-pelan, sedang berubah bentuk ke arah yang kurang nyaman untuk dilihat.
Yusuf Wibisono, ekonom sekaligus Direktur Next Policy, menyebut pelemahan ini bukan sekadar statistik. Gejalanya terasa di lapangan: mal yang makin sepi, beberapa bahkan sudah tutup permanen, omzet pasar tradisional yang tergerus, dan yang paling mencolok, perubahan perilaku belanja kelas menengah itu sendiri. "Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045," kata Yusuf. Merek tidak lagi jadi prioritas. Yang penting harganya masuk akal.
Fenomena ini, yang oleh para ekonom disebut downgrading gaya hidup, bukan tren hemat-hematan biasa. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan polanya secara konkret: rumah tangga mengganti produk bermerek dengan alternatif lebih murah, beralih ke kemasan sachet atau kemasan kecil agar pengeluaran terkendali, dan memangkas frekuensi belanja. Ini bukan pilihan gaya hidup. Ini adaptasi karena ruang fiskal di kantong memang menyempit.
Syafruddin menegaskan persoalannya bukan semata harga yang naik. Inflasi tahunan Indonesia per September 2026 tercatat 3,28 persen yoy, angka yang agaknya tidak terlalu mengerikan di atas kertas. Tapi tekanannya bersifat kumulatif: begitu pendapatan habis tersedot untuk kebutuhan pokok, cicilan, biaya perumahan, transportasi, dan pendidikan, yang tersisa untuk konsumsi lain nyaris tidak ada. "Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum mempunyai tabungan kuat menghadapi guncangan," kata Syafruddin. Celah yang persis di situ itulah yang menjepit kelas menengah.
Deindustrialisasi, kata Yusuf, bukan sekadar jargon kebijakan. Berkurangnya peran sektor formal, baik lewat gelombang PHK maupun transisi ke pekerjaan berupah lebih rendah, menggerogoti fondasi ekonomi kelompok ini dari dalam. Mereka tidak jatuh miskin secara statistik, tapi ketahanannya terhadap guncangan kian tipis. Satu kejadian tak terduga bisa cukup untuk mendorong mereka turun kelas. Ibarat pedang bermata dua: secara angka mereka masih "kelas menengah", tapi cadangannya sudah lama tergerus.
Kelas menengah selama ini menjadi motor konsumsi domestik, kelompok yang belanjanya melampaui sekadar kebutuhan subsisten, yang menopang omzet ritel, mendorong permintaan properti, dan menjaga roda industri tetap berputar. Kalau kelompok ini terus mengempis, pertanyaannya bukan lagi soal kuartal ini atau tahun ini. Apakah Indonesia masih punya amunisi yang cukup untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045? Kalau data ini bisa dipercaya, jawabannya belum tentu meyakinkan.
"Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekadar stimulus fiskal sesaat," tegas Yusuf. Setidaknya itu klaim yang konsisten dari para ekonom strukturalis. Kalimat itu terdengar seperti kritik halus terhadap pola kebijakan yang selama ini cenderung reaktif, bukan menyentuh akar masalah.