Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di triwulan pertama 2026. Bukan angka yang bisa diabaikan, terutama ketika perang dagang masih memanaskan pasar dunia, tekanan geopolitik belum juga reda, dan rupiah terus diuji fluktuasi nilai tukar yang tidak ramah.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memilih bicara data ketika ditanya soal kondisi ekonomi nasional. Dalam dua forum berbeda, ia konsisten membawa satu pesan. Di Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, lalu di Ministerial Lecture Series Dies Natalis FEM IPB University ke-25 di Bogor, Juda berulang kali menegaskan: Indonesia jauh dari skenario krisis seperti 1997-1998.
"Kalau melihat angka-angka tadi, kita itu jauh dari situasi krisis," tegasnya. Bukan klaim kosong. Defisit APBN masih tertahan di bawah ambang 3 persen. Yield surat utang negara bergerak di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen, dan kenaikannya tidak mengkhawatirkan. "Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5 sampai 6,7 persen dan peningkatannya tidak signifikan," kata Juda. Yield yang tidak melonjak adalah sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia belum goyah, meski sentimen global sedang tidak bersahabat.
Juda juga menyoroti perbedaan struktural dengan krisis 1998 secara spesifik. Kala itu, badai datang dari kombinasi neraca pembayaran yang rapuh, tumpukan utang luar negeri swasta yang lepas kendali, dan tekanan brutal terhadap rupiah. Kini, neraca pembayaran Indonesia dinilai relatif lebih sehat. Satu hal yang berbeda secara mendasar.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memberi nada serupa. Terlepas dari volatilitas nilai tukar dan tekanan eksternal, fundamental ekonomi Indonesia disebutnya tetap solid. Senada dengan strategi fiskal yang tengah dijalankan pemerintah lewat tiga poros: mendorong penerimaan negara, memperketat efisiensi belanja, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan.
Salah satu kebijakan yang disebut Juda ikut menjaga daya beli adalah keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi. Langkah itu meredam tekanan inflasi sehingga tetap di angka 2,42 persen per April 2026. Tidak spektakuler. Tapi cukup untuk menjaga konsumsi domestik sebagai penyangga utama pertumbuhan.
Perspektif berbeda datang dari Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, yang tampil dalam sesi terpisah di forum IPB. Bagi Anggito, penguatan sektor keuangan tidak bisa hanya bertumpu pada indikator makro yang sehat hari ini. Kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci, termasuk penguasaan big data analytics, kecerdasan buatan, fintech, hingga manajemen risiko siber.
"Pengetahuan membuat seseorang mampu bekerja secara profesional, sedangkan kepemimpinan membuat seseorang dipercaya, dihormati, dan mampu membawa perubahan," ujarnya. Terdengar normatif, memang. Tapi konteksnya tajam: sektor keuangan Indonesia sedang berpacu dengan transformasi digital yang tidak menunggu siapa pun untuk siap.
Forum IPB itu sendiri juga menandai sesuatu yang lebih konkret dari sekadar diskusi panel. LPS dan IPB University menandatangani kerja sama yang mencakup pendidikan, penelitian, program magang, hingga kajian kebijakan strategis. Entah kebetulan atau tidak, momen itu bertepatan dengan perayaan Dies Natalis ke-25 FEM.
Pertanyaan yang lebih menarik mungkin bukan apakah Indonesia sedang krisis. Melainkan: berapa lama bantalan fiskal ini bisa bertahan kalau tekanan global tidak juga mereda di semester kedua tahun ini?