Rasio 49 persen. Angka itulah yang agaknya lebih perlu dicermati ketimbang sekadar headline ULN yang naik tipis.
Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS, eh, bukan, tanpa em dash, setara Rp 8.027 triliun, naik dari 439,8 miliar dolar AS pada April 2026. Secara tahunan, pertumbuhannya 2,1 persen, sedikit lebih tinggi dari April yang 2 persen. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut struktur utang tetap sehat: rasio ULN terhadap PDB terjaga di 29,9 persen, dan dominasi tenor jangka panjang mencapai 83,9 persen dari total.
Narasi resmi itu tidak keliru. Persoalannya, ada satu angka yang luput dari sorotan utama. Utang jangka pendek melonjak 8,3 persen menjadi Rp 1.293 triliun. Bandingkan dengan cadangan devisa Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar AS, maka nilai utang jangka pendek senilai 71,58 miliar dolar AS itu setara hampir 49 persen cadangan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mencatat rasio ini tertinggi sejak triwulan II-2013.
Bukan krisis. Sinyal keras, iya.
"Ketika nilai utang jangka pendek naik, kebutuhan pembiayaan ulang dan pembayaran valas ikut meningkat. Dalam kondisi rupiah melemah dan dolar AS kuat, korporasi atau lembaga keuangan yang memiliki kewajiban valas harus menyediakan dolar AS lebih banyak," kata Josua. Tekanan itu datang persis ketika rupiah bertengger di atas Rp 18.000 per dolar AS sepanjang sepekan terakhir, sudah tergerus 8 persen sepanjang tahun kalender berjalan.
ULN pemerintah tercatat 217,3 miliar dolar AS, tumbuh 3,7 persen secara tahunan dan stagnan dibanding April. BI menyebut aliran masuk ke Surat Berharga Negara internasional mencerminkan kepercayaan investor yang terjaga. ULN swasta? Angkanya 195,9 miliar dolar AS, mengalami kontraksi 0,1 persen. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan menggenggam 79,9 persen porsi swasta.
Yang memperumit kalkulasi: neraca perdagangan Mei 2026 mencetak defisit 1,16 miliar dolar AS, pertama kali sejak Mei 2020, seiring impor yang tumbuh lebih kencang dari ekspor. Salah satu bantalan devisa yang selama ini diandalkan kini mulai retak.
Irman Faiz, Lead Economist Bank Danamon, berpendapat kenaikan ULN ini sebagian besar mencerminkan efek valuasi akibat depresiasi rupiah, bukan lonjakan penarikan utang baru. "Mayoritas ULN Indonesia berjangka panjang sehingga risiko refinancing masih relatif terkendali. Namun, jika porsi utang jangka pendek dibiarkan terus meningkat, ini dapat menjadi sumber risiko refinancing," ujarnya. Irman memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan ke 6 persen pada rapat Juli 2026, dengan ruang tambahan hingga 6,25 persen, mempertimbangkan kombinasi pelemahan rupiah, inflasi yang mendekati batas atas target 3,5 persen, dan kebutuhan menjaga stabilitas eksternal.
Rp 10.215 triliun. Itulah perkiraan posisi utang pemerintah per akhir Juni 2026, menurut kalkulasi ekonom Bright Institute Awalil Rizky. Sepanjang 2026, tambahan utang bisa mencapai Rp 1.000 triliun, sebagian besar karena efek kurs. Porsi utang berdenominasi valas berkisar 28-29 persen dari total, dengan 85-90 persen di antaranya dalam dolar AS. Setiap pelemahan nilai tukar, angka nominal utang langsung bengkak.
BI dan pemerintah berpegang pada narasi yang sama: ULN dalam koridor aman, dikelola dengan prinsip kehati-hatian, diarahkan ke sektor produktif. Selama fundamental perdagangan, arus investasi, dan repatriasi devisa ekspor terjaga, ketahanan eksternal masih bisa dipertahankan. Klaim yang masih harus dibuktikan kuartal-kuartal berikutnya, kalau tekanan rupiah belum juga mereda.