Angka Rp 22,24 triliun itu turun 8% dari Februari. Bukan kejatuhan dramatis, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa pasar kripto Indonesia belum kebal fluktuasi global.
OJK merilis data tersebut dalam konferensi pers virtual hasil Rapat Dewan Komisioner, Selasa (5/5/2026). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyebut penurunan ini terjadi di tengah fluktuasi pasar yang masih bergejolak. Kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset digital, tegasnya, masih terjaga.
Yang menarik justru di sisi lain. Jumlah akun konsumen kripto naik 1,43% secara month-to-date menjadi 21,37 juta akun per Maret 2026. Orang terus masuk. Nilai transaksinya yang kendur, bukan minatnya.
OJK juga bicara terus terang soal kondisi industri. Empat pekerjaan rumah besar, kata Adi. Pertama, literasi keuangan digital yang belum merata. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat indeks literasi nasional di angka 66,46%, sementara indeks inklusi sudah 80,51%. Gap ini yang berbahaya: orang sudah masuk pasar, tapi belum paham risikonya.
Kedua, tata kelola dan ketahanan siber. OJK mendorong perubahan paradigma dari sekadar compliance-based menjadi resilience-based security, lewat implementasi POJK 30 tahun 2025 dan SOJK 34 tahun 2025, efektif mulai Juli 2026. Ketiga, pemberantasan aktivitas ilegal. Satgas PASTI sudah menghentikan 951 entitas ilegal sejak awal tahun hingga 31 Maret 2026, termasuk dua penawaran investasi ilegal bermodus perdagangan aset virtual. Keempat, pendalaman ekosistem domestik untuk melahirkan pelaku usaha lokal yang lebih kompetitif.
Soal investor muda, ini bagian yang paling rumit. Gen Z mendominasi basis investor kripto Indonesia, dengan rentang usia 18-30 tahun dan risk appetite yang cenderung agresif. OJK secara eksplisit menyebut bahwa di segmen ini bercampur antara investor sejati, spekulan, dan pelaku yang tidak sesuai tata kelola. Fenomena FOMO, diperparah influencer yang memamerkan cuan kripto di media sosial, membuat banyak anak muda masuk tanpa betul-betul paham mekanisme instrumennya.
Respon industri terhadap gap literasi ini mulai terasa. Upbit Indonesia menggelar roadshow edukasi di sejumlah kota sebagai bagian dari Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026. "Generasi muda saat ini memiliki akses informasi yang sangat luas, namun tantangannya adalah bagaimana informasi tersebut dapat diolah menjadi pemahaman yang utuh. Di Upbit, kami melihat literasi sebagai fondasi utama agar pengguna tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memahami risiko dan potensi aset kripto secara lebih komprehensif," kata CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi.
Sisi penegakan hukum pun bergerak. Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menggelar forum BLK untuk Aparat Penegak Hukum pada 28 April 2026 di Jakarta, melibatkan OJK, KPK, PPATK, Satgas PASTI, UNODC, Polda Metro Jaya, hingga Bareskrim Polri. ABI menyoroti bahwa sifat kripto yang terdesentralisasi dan lintas batas kerap menyulitkan investigasi sampai pembuktian di pengadilan. Regulasi saja tidak cukup. Aparat butuh pemahaman teknis yang lebih dalam.
Ambon juga masuk peta. OJK menggelar kuliah umum di Universitas Pattimura yang dihadiri sekitar 400 mahasiswa. Bukan tanpa alasan: data SNLIK 2022 menunjukkan Maluku punya indeks inklusi keuangan 81,04% tapi indeks literasinya cuma 40,78%. Aksesnya sudah ada, pemahamannya belum nyusul.
Sepanjang 2025, total transaksi kripto Indonesia tercatat Rp 482,23 triliun. Angka Maret 2026 yang Rp 22,24 triliun itu, kalau dilihat dalam tren bulanan, masih dalam kisaran wajar. Tapi dengan 21 juta lebih akun dan mayoritas penggunanya anak muda yang baru belajar mengelola risiko, pertanyaannya sudah bergeser. Bukan lagi seberapa besar pasarnya. Melainkan, seberapa siap penggunanya kalau skenario terburuk benar-benar datang.