Purbaya Yudhi Sadewa punya kalkulasi sederhana soal lapangan kerja: setiap 1 persen pertumbuhan PDB setara 400 ribu pekerjaan baru. Kalikan enam, angkanya jadi 2,4 juta. Proyeksi itu disampaikan Menteri Keuangan kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat lalu, ketika ditanya soal dampak ketenagakerjaan dari target pertumbuhan 2027.
Tapi Purbaya sendiri yang pertama mengakui bahwa angka itu belum cukup. Seluruh angkatan kerja baru baru akan terserap, katanya, kalau ekonomi tumbuh di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. Artinya, target 6 persen yang diusung RAPBN 2027 agaknya masih setengah langkah dari garis finis.
"Kalau pertumbuhan 5 persen nggak cukup, makanya kita gini-gini saja," ungkap Purbaya terus terang. Bagi yang mengikuti perdebatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun, kalimat itu cukup menggambarkan frustrasi struktural yang sudah lama mengendap. Pemerintah kini menargetkan 6 persen di 2027, naik dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen, dengan desain yang akan terus dipercepat di tahun-tahun berikutnya.
Asumsi makro RAPBN 2027 cukup ketat: inflasi dijaga di 2,5 persen, yield SBN 10 tahun dipatok 6,9 persen, rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia diestimasi 75 dolar AS per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Soal nilai tukar, angka Rp17.500 itu patut dicermati, kalau data pergerakan rupiah belakangan ini bisa dijadikan patokan, karena dalam beberapa bulan terakhir rupiah sudah bergerak cukup jauh di bawah angka tersebut.
Di sisi sosial: kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5 persen pada 2027, dari target tahun ini 6,5-7,5 persen. Pengangguran terbuka diproyeksikan menyempit ke 4,30-4,87 persen, dibanding 4,44-4,96 persen di 2026. Rasio gini ditargetkan membaik ke 0,362-0,367 dari kisaran 0,377-0,380 saat ini. Ambisius. Dan bukan pertama kalinya angka-angka seperti ini disusun di atas kertas.
Pertanyaannya, bisa tidak? Target 6 persen bukan kali ini saja digaungkan. Indonesia pernah menyentuh level itu sebelum 2013, sebelum akhirnya terjebak di kisaran 5 persen hampir satu dekade, setidaknya itu catatan yang sudah hafal di luar kepala para veteran pasar. Kali ini pemerintah tampak lebih terstruktur dalam merancang jalurnya, dari semester kedua 2025 menuju 6 persen, lalu "lebih cepat lagi" setelahnya. Tinggal soal apakah eksekusi bisa mengikuti ambisi.