Rp 680 miliar. Itu angka kerugian yang dibukukan Sugar Co, holding BUMN perkebunan gula di bawah Danantara, gara-gara satu masalah yang sebetulnya bukan rahasia: impor gula rafinasi yang kebablasan.
COO Danantara Dony Oskaria mengungkap angka tersebut langsung di hadapan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4). Kerugian itu, tegasnya, bukan semata soal inefisiensi internal. Biang keroknya adalah harga gula yang tergerus oleh derasnya arus impor. "Tahun ini, Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol," ujar Dony. Ia menyebut sudah saatnya pemerintah serius menata ulang industri ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Persoalannya lebih pelik dari sekadar angka impor. Gula rafinasi, yang secara regulasi seharusnya hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, justru bocor ke pasar konsumsi rumah tangga dan dijual layaknya gula putih biasa. Rembesan ini tertangkap di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan sejumlah daerah lain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kondisi ini "membahayakan" karena langsung menggerus daya saing gula produksi petani lokal.
Paradoksnya memang menyakitkan. Pemerintah gencar mendorong swasembada, tapi gula petani justru tidak laku. Harga molase, produk turunan gula, ambles dari sekitar Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per liter. PTPN pun ikut terseret rugi karena produksi tidak terserap pasar. Sampai kapan pola ini dibiarkan?
BPS mencatat Indonesia mengimpor 3,93 juta ton gula sepanjang 2025, sementara total kebutuhan nasional mencapai 6,33 juta ton. Produksi gula kristal putih domestik memang membaik, naik 8,22 persen ke 2,67 juta ton, ditopang perluasan lahan panen tebu dari 521 ribu menjadi 563 ribu hektare. Tapi gap-nya masih menganga lebar. Kebocoran di hilir membuat capaian produksi itu terasa mubazir.
Dari sisi hulu, kondisi lahan tebu nasional tak kalah bikin pusing. Amran menyebut hasil evaluasi 2025 menunjukkan 70 hingga 80 persen tanaman tebu Indonesia sudah tidak produktif. Dari sekitar 500 ribu hektare lahan tebu yang ada, lebih dari 300 ribu hektare adalah tanaman tua yang sulit mendongkrak hasil panen. Jawaban pemerintah: program bongkar ratun, meremajakan 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun, dengan anggaran Rp 1,7 triliun per tahun dari Kementerian Pertanian.
Totalkan semua intervensi, angkanya tembus Rp 4 triliun. Itu termasuk subsidi pupuk, alat mesin pertanian, dan perluasan areal tanam hingga 200 ribu hektare. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono punya kalkulasi sederhana: kalau kebocoran di hilir bisa ditutup, investasi Rp 4 triliun itu berpotensi menghasilkan tambahan 1 juta ton gula. Dengan asumsi harga Rp 17 ribu per kilogram, nilai tambahnya bisa tembus Rp 17 triliun. Angka yang, kalau data ini bisa dipercaya, jelas menggiurkan.
Soal tata niaga, satu usulan mulai menguat: impor bahan baku gula rafinasi hanya boleh melalui satu pintu lewat BUMN. Sudaryono menyambut baik ide ini. "Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi," katanya. Langkah ini sekaligus menjawab anomali yang sudah berlangsung terlalu lama, yakni produksi dalam negeri meningkat tapi petani tebu tetap tidak untung. Pola klasik yang bikin frustrasi.
Target swasembada gula konsumsi dipatok paling lambat 2027. Agaknya target itu realistis di atas kertas, asal satu syarat terpenuhi: kebocoran di hilir benar-benar ditambal. Kalau tidak, Rp 4 triliun itu hanya akan menghidupi industri impor orang lain.