Angka 16 hari itu yang perlu digarisbawahi. Per 18 Mei 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan stok Pertalite nasional tersisa 1,37 juta kiloliter, cukup untuk 16 hari pemakaian. Biosolar tidak jauh berbeda: 1,57 juta kiloliter, setara 16,4 hari. Bandingkan dengan batas minimal operasional yang dipatok pemerintah sendiri di kisaran 20 sampai 23 hari. Selisihnya bukan kecil.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tampil tenang saat dikonfirmasi soal angka-angka itu. Cadangan yang ada, klaimnya, masih jauh di atas batas minimal. "Cadangan yang ada saat ini jauh di atas cadangan minimal. Jadi ini ada berapa, misalnya untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal," ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (29/5). Hanya saja, ketika ditanya berapa hari tepatnya, Yuliot memilih tidak menjawab spesifik. Kontradiksi kecil yang agaknya luput dari perhatian banyak pihak.
Solar CN48 disebut aman. BBM nonsubsidi macam Pertamax dan Pertamax Turbo juga diklaim terjaga. Soal harga, posisi pemerintah sudah lama dikunci: tidak ada kenaikan BBM bersubsidi sampai tutup tahun, sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya. Yuliot menambahkan bahwa produksi dalam negeri terus didorong, termasuk kapasitas kilang yang diklaim sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Tekanan dari sisi pasokan global bukan tanpa alasan. Konflik yang terus membara di Timur Tengah membayangi jalur distribusi energi dunia, dan Presiden Prabowo Subianto sudah menyuarakan kekhawatiran ini secara langsung saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. "Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global," kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan. Kalimat diplomatis, tapi menyimpan sinyal serius buat pasar.
Bagi investor yang melirik saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau emiten energi lain, cerita ini punya dua wajah. Jaminan harga BBM subsidi yang tidak naik membuat ruang fiskal Pertamina sebagai off-taker tetap tertekan, apalagi jika harga minyak mentah global masih berfluktuasi di level tinggi. Komitmen pasokan yang terjaga, entah kebetulan atau tidak, setidaknya meredam risiko gangguan operasional jangka pendek. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan APBN kuat menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual di SPBU?