Petugas sensus sudah mulai mengetuk pintu. Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik kini memasuki tahap pendataan lapangan, dan sejumlah kepala daerah memilih cara paling langsung untuk menunjukkan dukungan: menjadi responden sendiri.
Rabu (17/6/2026), Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto beserta tim lapangan di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar. Andi Sudirman langsung didata oleh petugas, eh, maksudnya, beliau duduk, menjawab, dan menyelesaikan sesi pendataan sampai tuntas. Bukan sekadar berfoto lalu pergi.
"Data yang akurat akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Andi Sudirman. Ia juga menyerukan partisipasi aktif warga, khususnya pelaku UMKM, pengusaha, serta pelaku usaha sektor informal, agar membuka data usaha mereka selengkap mungkin kepada petugas lapangan.
Wajar jika pemerintah daerah punya kepentingan besar di sini. Hasil sensus akan langsung memengaruhi rancangan program pemberdayaan ekonomi yang mengalir ke Sulsel dalam beberapa tahun mendatang. Gubernur sendiri menegaskan bahwa data hasil sensus akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan dan penguatan sektor usaha di Sulawesi Selatan.
Kepala BPS Sulsel Aryanto menyambut keterlibatan gubernur dengan antusias. Gestur semacam ini, katanya, bisa mempercepat kepercayaan warga untuk membuka data usaha kepada petugas. "Mudah-mudahan support dari Bapak Gubernur langsung melalui ajakan dan imbauan, harapan kami sensus ekonomi mencapai tujuan bagaimana melihat berbagai macam karakteristik usaha masyarakat," ungkap Aryanto.
Sensus Ekonomi digelar BPS setiap 10 tahun sekali. Edisi 2026 ini terasa mendesak: data dari Sensus Ekonomi 2016 sudah usang, sementara lansekap ekonomi Indonesia berubah drastis sejak itu. Booming UMKM digital, pergeseran rantai pasok pascapandemi, munculnya jutaan pedagang online yang belum pernah tersentuh pendataan formal. Akurasi data kali ini, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, akan sangat menentukan kualitas perencanaan hingga 2036.
Pertanyaan yang lebih menggigit justru bukan soal gubernur atau bupati yang bersedia didata. Pertanyaannya: apakah pelaku usaha sektor informal yang selama ini luput dari radar statistik mau membuka pintu ketika petugas datang mengetuk?