Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik lima tahunan. Bagi pemerintah pusat, ini adalah upaya membangun fondasi kebijakan ekonomi yang lebih solid, berbasis data lapangan yang dikumpulkan langsung dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pendataan door-to-door resmi dimulai 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus. Hari pertama pelaksanaan langsung disambut penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta.
SEB itu bukan formalitas. Isinya memuat pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus, sekaligus menjadi sinyal bahwa koordinasi pusat-daerah kali ini dirancang lebih serius. Tito secara eksplisit mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di masing-masing daerah. "Jadi tolong, sekali lagi, proaktif rekan-rekan kepala daerah. Undang BPS segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," tegasnya.
"Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data, kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," kata Tito. Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan optimal dari daerah, data yang dihasilkan berpotensi meleset dari kondisi riil, dan daerah sendirilah yang merugi.
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk pelaksanaan sensus ini, menjadikannya salah satu agenda statistik nasional dengan bobot politis yang tidak kecil. Data hasilnya kelak akan menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi di level nasional maupun daerah, termasuk di kawasan ekonomi khusus yang selama ini datanya belum terjangkau secara optimal oleh pemda.
Di lapangan, prosesnya sudah berjalan. Di Provinsi Maluku, Kepala BPS setempat Maritje Pattiwaellapia turun langsung mengawasi petugas sensus pada hari pertama pendataan. Lokasinya dipilih dengan cermat: kediaman Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Sekretaris Daerah Sadali Ie, hingga Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menjadi titik pendataan pertama. Simbolis, tapi efektif.
Petugas sensus mendatangi rumah tangga dan unit usaha dengan atribut resmi, kartu identitas ber-QR Code, dan perangkat pendataan digital. BPS Maluku mengkampanyekan gerakan TIR: Terima petugas dengan baik, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga. Masyarakat diimbau memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan informasi.
Ini sensus ekonomi kelima yang digelar BPS. Skala koordinasi institusionalnya terasa berbeda kali ini. SEB lintas kementerian diteken di hari yang sama dengan pelaksanaan hari pertama di lapangan. Bukan main. Pertanyaannya sekarang: seberapa konsisten dukungan daerah akan bertahan selama dua setengah bulan pendataan?