George Boubouras tidak berbasa-basi. Kepala Riset K2 Asset Management itu terus terang kepada Bloomberg: perdagangan paling populer di Asia saat ini adalah "Sell Indonesia". Lebih jauh lagi, ia mengaku telah melepas seluruh eksposur investasinya di Indonesia sejak 2024. Perusahaannya mengelola dana sekitar 4,3 miliar dollar AS, setara Rp70 triliun. Bukan komentar warung kopi.
Yang membuat pernyataan itu menusuk bukan angkanya. Nadanya. Boubouras tidak bicara sebagai pengamat yang mengintip dari jauh, ia bicara sebagai orang yang sudah angkat kaki.
Rupiah tergerus, IHSG amblas. Dua tekanan itu sudah cukup berat berdiri sendiri. Tapi ketika seorang fund manager kelas dunia menyebut "Sell Indonesia" sebagai trade terpopuler se-Asia, itu beda kelas masalahnya.
Investor asing tidak datang karena simpati dan tidak pergi karena benci. Kalkulasinya satu: di mana kombinasi risiko dan imbal hasil paling masuk akal? Ketika Indonesia tidak lagi menjawab pertanyaan itu dengan memuaskan, modal bergerak. Bukan lenyap, melainkan mengalir ke India, Vietnam, negara-negara Teluk, bahkan beberapa ekonomi Amerika Latin yang kini berlomba memasang karpet merah bagi investor.
Presiden Prabowo Subianto agaknya menangkap sinyal ini lebih awal dari yang kita kira. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, ia menegaskan bahwa tidak ada bangsa lain yang akan merasa kasihan kepada Indonesia. Kalimat keras. Tapi justru di situ kejujurannya, dalam kompetisi global yang makin brutal, narasi korban tidak laku.
Pertanyaannya, narasi apa yang sedang Indonesia tawarkan?
Investor global tidak cukup membaca angka pertumbuhan PDB. Mereka menimbang kepastian hukum, konsistensi kebijakan, efektivitas birokrasi, kemampuan pemerintah menjaga komitmen jangka panjang. Ketika kepercayaan mulai terkikis, premi risiko naik, biaya pinjaman membengkak, arus modal melambat. Krisis kepercayaan, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, selalu berujung pada biaya ekonomi yang nyata dan terukur, bukan sekadar angka di layar Bloomberg.
Indonesia sesungguhnya masih pegang kartu besar. Pasar domestik 270 juta jiwa, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi strategis di Indo-Pasifik, kombinasi yang tidak dimiliki banyak negara berkembang lain. Masif. Tapi keunggulan itu tidak otomatis jadi magnet, bukan di era ketika modal bisa berpindah negara dalam hitungan detik.
Diplomasi ekonomi, kalau mau jujur, selama ini terlalu sering berhenti di level seremonial: nota kesepahaman, foto bersama pemimpin dunia, angka investasi yang diumumkan dengan penuh keyakinan di podium. Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, OJK, kementerian teknis, perwakilan RI di luar negeri, semua perlu menyuarakan satu narasi yang kohesif, bukan saling silang di ruang publik. Investor tidak membeli janji. Mereka membeli rekam jejak: sejauh mana proyek yang diumumkan benar-benar terealisasi, hambatan regulasi benar-benar diselesaikan, iklim usaha benar-benar dijaga.
Fenomena "Sell Indonesia" bisa jadi sekadar sentimen musiman yang akan reda seiring membaiknya kondisi global. Bisa jadi. Tapi dibiarkan tanpa respons substansial, sinyal pasar hari ini bisa mengeras jadi stigma, dan stigma jauh lebih mahal untuk dihapus daripada sekadar meredam gejolak nilai tukar.