Rupiah sudah beberapa hari parkir di atas Rp18.000 per dolar AS, dan pasar saham terus berdarah. IHSG ditutup di 5.594 pada Jumat (5/6/2026) sore, anjlok dari 5.839 sehari sebelumnya. Jisdor pun mengunci rupiah di 18.039 per dolar AS. Tidak ada tanda pembalikan.
Kondisi itulah yang mendorong Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan para pemegang otoritas di Gedung DPR pada Sabtu (6/6/2026) pagi, hari yang seharusnya libur. Hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal.
Dasco menyebut rapat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, meski tidak merinci satu pun angka konkret. "Alhamdulillah, hasil koordinasi hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak," ujar Dasco dalam konferensi pers selepas rapat.
Perry agak lebih gamblang. Gubernur BI itu menjelaskan ada dua langkah yang disepakati untuk mendorong inflow. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil di pasar SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sebagai respons atas outflow yang dipicu kenaikan suku bunga di luar negeri. Kedua, menjaga kecukupan likuiditas dengan cara kas pemerintah tetap ditempatkan di BI, namun dengan peningkatan remunerasi yang dibayarkan bank sentral kepada pemerintah. "Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk, besar, dan mendukung stabilitas nilai tukar," kata Perry.
Purbaya, seperti biasa, menekankan narasi fundamental kuat. Kali ini dia juga mengakui ada hambatan yang lebih susah diatasi dengan angka. "Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang enggak terlalu benar," akuinya. Dia bahkan menyentuh level mikro, menyebut pengusaha tahu dan tempe yang mulai merasakan beban akibat bahan baku impor yang kian mahal seiring melemahnya rupiah.
Pasar, agaknya, sudah tidak terlalu mendengarkan narasi itu.
Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini menilai persoalannya bukan lagi soal data atau angka. Tujuh langkah stabilisasi yang sudah diambil BI, termasuk yang menguras cadangan devisa, nyaris tidak menggoyahkan tekanan terhadap rupiah. Bagi Didik, ini konfirmasi bahwa yang runtuh bukan fundamental, melainkan kepercayaan. "Sekarang kita menyaksikan bahwa trust sudah jauh lebih penting dan lebih mendasar daripada angka. Angka-angka pertumbuhan kita tidak terlalu buruk, begitu juga angka indikator perdagangan, tetapi karena kepercayaan jatuh, investor pergi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Didik mengingatkan preseden era Habibie: nilai tukar berhasil diperkuat dari Rp16.800 menjadi Rp6.500 per dolar AS bukan semata karena kebijakan moneter, melainkan karena langkah-langkah membangun kredibilitas, termasuk independensi bank sentral dan penegakan hukum terhadap monopoli.
Justru di saat kepercayaan sedang di titik nadir itulah, DPR pekan lalu mengesahkan revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam rapat paripurna pada Kamis (4/6/2026). Bak gayung bersambut yang salah arah. Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat melihat pengesahan ini sebagai sinyal yang kontraproduktif. Pasal 9A dalam draf yang beredar memberi DPR kewenangan melakukan evaluasi berkala terhadap Dewan Gubernur BI, OJK, dan LPS, dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat. Batas antara pengawasan dan intervensi politik, kata Nur, menjadi sangat tipis. "Bila pejabat BI merasa hasil evaluasi politik dapat memengaruhi jabatannya, keputusan moneter berisiko menjadi lebih berhati-hati secara politik," ujarnya.
Rumor pergantian Gubernur BI dan kabar pengunduran diri Purbaya yang kemudian dibantah Istana ikut memperkeruh suasana. Didik menilai pergantian pejabat pun tidak akan otomatis memulihkan kepercayaan. Akarnya terlalu dalam untuk diselesaikan dengan reshuffle.
Bagi investor, pertanyaan yang relevan bukan apakah pemerintah sudah berkoordinasi. Yang dicari pasar adalah kepastian bahwa koordinasi itu menghasilkan kebijakan yang konsisten, terbebas dari tekanan kepentingan politik, dan tidak diiringi ekspansi belanja yang ugal-ugalan. Selama sinyal itu belum muncul, rapat akhir pekan hanyalah sinyal niat. Bukan sinyal pemulihan.