Kamis kemarin, rupiah menyentuh Rp18.044 per dolar AS sebelum sedikit menguat ke Rp18.038. Level terendah sepanjang sejarah. Pasar tahu betul apa artinya.
Bank Indonesia sudah bergerak lebih dulu: BI Rate dinaikkan 50 basis poin menjadi 5,25 persen, upaya klasik untuk menahan arus keluar modal dan menstabilkan kurs. Langkah itu datang di saat yang tidak mudah. Ruang fiskal pemerintah juga sedang terjepit, dengan asumsi kurs APBN 2026 yang dipatok di Rp16.500 per dolar AS. Selisihnya sekarang sudah lebih dari Rp1.500. Bukan angka kecil jika bicara implikasi anggaran.
Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) INDEF baru merilis kajian yang cukup telak. Judulnya "Ambisi Pertumbuhan Ekonomi dan Gejolak Rupiah Saat Ini", dan isinya membongkar satu per satu asumsi yang selama ini beredar di kalangan pelaku pasar.
Salah satunya soal ekspor. Argumen lama berbunyi: rupiah lemah berarti barang kita lebih murah di luar negeri, ekspor akan terdorong. INDEF tidak sepenuhnya setuju. Berdasarkan data Januari 2015 hingga Maret 2026, memang ada korelasi positif antara kurs dengan nilai ekspor maupun impor, masing-masing di angka 0,74. Tapi ketika dihitung berdasarkan pertumbuhan bulanan atau tahunan, korelasi itu melemah drastis. Dalam laporannya, INDEF menegaskan bahwa argumen soal dollar yang lebih kuat membantu ekspor perlu dilengkapi faktor lain: harga komoditas, permintaan global, kandungan impor dalam produksi, dan struktur kontrak perdagangan. Pendek kata, pelemahan rupiah tidak otomatis mendongkrak ekspor, apalagi dalam jangka pendek.
Sisi impor merespons jauh lebih cepat. Dan di sinilah masyarakat mulai merasakannya.
Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi. Produk minyak olahan menjadi komoditas impor terbesar pada 2025, senilai sekitar 13 miliar dolar AS, disusul minyak mentah di angka 9,3 miliar dolar AS. Karena seluruh transaksi energi global berdenominasi dolar, setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan tagihan dalam mata uang lokal. INDEF menghitung: setiap pelemahan kurs Rp250 per dolar AS dengan asumsi harga minyak 70 dolar per barel, biaya impor minyak mentah bisa membengkak sekitar Rp7,10 triliun. Kalau harga minyaknya juga naik bersamaan, kombinasinya bisa lebih menyakitkan lagi. Bukan main.
Dampak berikutnya merembet ke pangan. Indonesia mengimpor kedelai dari AS senilai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, belum termasuk gandum, LPG, distilling dregs, dan meat/offal meal yang masing-masing punya nilai impor yang tidak kecil. Kedelai adalah bahan baku tahu dan tempe, dua lauk paling merakyat di meja makan Indonesia. Gandum masuk ke mi, roti, dan biskuit. Pakan ternak yang mahal ujungnya berakhir di harga daging dan telur. Rantai efeknya panjang, dan masyarakat kelas menengah ke bawah berada paling dekat dengan ujung rantai itu. Paling sedikit punya bantalan, paling cepat kena hantam.
Yang membuat kondisi ini lebih serius: porsi pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia masih sangat besar. Pada kuartal I 2026, komponen makanan dan minuman mencakup 36,03 persen dari total konsumsi rumah tangga, jauh di atas transportasi dan komunikasi yang ada di angka 25,5 persen. Porsi ini, menurut INDEF, bertahan di kisaran 36-38 persen selama beberapa tahun, sinyal bahwa pertumbuhan pendapatan riil masyarakat cenderung stagnan. Ketika inflasi naik dan rupiah melemah, kelompok ini paling sedikit punya ruang untuk bernapas.
Kondisi ketenagakerjaan agaknya juga belum cukup kuat untuk menyerap tekanan ini. Angka pengangguran turun tipis, 0,55 persen, tapi pemulihan dinilai lambat. Yang lebih mengkhawatirkan, tren pekerja informal tumbuh lebih cepat dibanding pekerja formal. Kenaikan upah pun, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, belum mampu mengejar inflasi yang terus merangkak. INDEF menyebut tekanan ini berpotensi semakin menggerus daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Pertanyaannya bukan lagi apakah rupiah di level ini berdampak. Jelas berdampak. Yang lebih relevan: seberapa lama tekanan biaya hidup ini bisa ditahan sebelum benar-benar tidak terbendung?