Kamis, 4 Juni 2026. Rupiah menyentuh Rp 18.044 per dollar AS sebelum sedikit bernapas di level Rp 18.038, dan dengan angka itu, mata uang Indonesia resmi mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah, sekaligus masuk daftar mata uang dengan penurunan terdalam di Asia.
Bagi trader di dealing room, angka itu bahan percakapan pagi. Bagi ibu rumah tangga di Pasar Kramat Jati, dampaknya lebih konkret dari sekadar grafik candlestick.
Kajian terbaru Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) INDEF yang dipublikasikan Rabu (3/6/2026) mencoba memetakan efek berantai dari tekanan kurs ini. Laporannya bertajuk "Ambisi Pertumbuhan Ekonomi dan Gejolak Rupiah Saat Ini" dan isinya, jujur saja, tidak banyak memberi ruang untuk optimisme.
Sektor yang paling cepat tersengat adalah energi. Impor Indonesia masih didominasi komoditas yang dihargai dalam dollar, dengan produk minyak olahan di posisi teratas senilai sekitar 13 miliar dollar AS pada 2025, disusul minyak mentah 9,3 miliar dollar AS. Setiap kenaikan nilai dollar otomatis membengkakkan tagihan impor energi dalam rupiah, dan biaya itu tidak berhenti di kilang. Ia merambat ke SPBU, angkutan barang, hingga ongkos kirim yang kita bayar saat belanja online.
INDEF menghitung angkanya dengan cukup rinci. Menggunakan asumsi makro APBN 2026 dengan kurs baseline Rp 16.500 per dollar AS dan ICP 70 dollar per barel, setiap pelemahan kurs sebesar Rp 250 per dollar AS berpotensi menambah tagihan impor minyak sekitar Rp 7,10 triliun. Kurs sekarang ada di Rp 18.038. Artinya kita sudah jauh, jauh melampaui asumsi itu.
Data inflasi Mei 2026 dari BPS sudah mulai mencerminkan tekanan ini. Bensin, solar, tarif angkutan udara, pelumas, semua tercatat mengalami kenaikan harga. Bak sinyal awal dari gelombang yang belum kelihatan ujungnya.
Pangan menyusul. Indonesia masih mengimpor kedelai sekitar 1 miliar dollar AS dari AS per tahun, belum termasuk gandum, LPG, distilling dregs, dan meat/offal meal. Kedelai adalah bahan baku tahu dan tempe. Gandum berarti mi instan, roti, biskuit. Distilling dregs dan meat/offal meal berakhir di pakan ternak, yang ujungnya memengaruhi harga ayam dan telur. Setiap dollar yang menguat menekan rantai itu dari hulu ke hilir, tanpa ampun.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan harga kedelai impor sepanjang Mei hingga awal Juni 2026 sudah berada di kisaran Rp 13.500 sampai Rp 13.700 per kilogram, sedangkan tepung terigu bergerak di Rp 12.400 hingga Rp 12.550 per kilogram. Belum ada lonjakan drastis, tapi tekanan sudah mulai terbaca.
Yang membuat situasi ini lebih pelik: harapan bahwa rupiah lemah akan mendongkrak ekspor ternyata tidak sesederhana asumsi ekonomi dasar. Analisis INDEF atas data kurs, ekspor, dan impor sejak Januari 2015 hingga Maret 2026 menunjukkan korelasi kurs dengan ekspor memang cukup kuat secara level, sekitar 0,74, tapi ketika dilihat dari pertumbuhan bulanan dan tahunan, hubungan itu nyaris menghilang. Kinerja ekspor lebih banyak ditentukan harga komoditas global, permintaan luar negeri, dan struktur kontrak perdagangan. Kerugian dari sisi impor, agaknya, bisa datang lebih cepat dari keuntungan di sisi ekspor.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang nombok selisihnya?
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong faktor biaya dan pasokan ketimbang permintaan. Kenaikan harga bahan baku impor dan energi berpotensi menjalar ke sektor yang lebih luas, dan ketika daya beli sudah tertekan, efek domino itu terasa lebih keras.
Itu yang jadi kekhawatiran INDEF. Pada triwulan I 2026, porsi belanja makanan dan minuman mendominasi konsumsi rumah tangga di angka 36,03 persen, jauh di atas pengeluaran lainnya. Angka itu sudah bertahan di kisaran 36 sampai 38 persen selama beberapa tahun, sinyal bahwa pertumbuhan pendapatan riil masyarakat relatif stagnan karena sebagian besar penghasilan langsung tersedot kebutuhan pokok. Pola klasik yang sulit diputus.
Bank Indonesia sudah menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen untuk menahan tekanan rupiah lebih jauh. Langkah ini datang di saat ruang fiskal pemerintah juga sedang tertekan, kombinasi yang membuat manuver kebijakan menjadi lebih sempit dari biasanya. Ibarat pedang bermata dua: rem moneter diinjak, tapi rem fiskal sudah mulai panas.
Sampai di level berapa rupiah baru dianggap cukup lemah untuk mendorong respons yang lebih agresif? Dan siapa yang menanggung biayanya selama penantian itu?