Pekan ini rupiah benar-benar dihajar. Ditutup di Rp 17.865 per dolar AS pada Jumat (1/5/2026), melemah 0,51% dalam sehari dan ambles nyaris 1% dalam sepekan, mata uang Garuda resmi menjadi yang paling babak belur di seluruh kawasan Asia. Bukan hanya sesama ASEAN, tapi termasuk dibandingkan yen Jepang dan dolar Hong Kong yang juga melemah tipis pekan ini.
Sebagai pembanding, won Korea Selatan justru melesat 0,86% dalam periode yang sama, rupee India menguat 0,72%. Dolar Singapura pun sudah menembus rekor terlemah rupiah terhadap mata uang tetangga terdekat sepanjang sejarah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini sinyal keras bahwa pelemahan rupiah punya dimensi yang lebih dalam dari sekadar sentimen global.
Bank Indonesia tidak tinggal diam. Intervensi sudah dilakukan dari pasar spot, pasar obligasi, sampai pasar non-deliverable forward (NDF) offshore maupun domestik. Puncaknya, BI menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin ke level 5,25%, kenaikan pertama sejak April 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut keputusan itu diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.
Efeknya tidak bertahan lama. Rupiah sempat menguat pada hari pengumuman, lalu kembali melemah sehari sesudahnya. Pasar agaknya butuh lebih dari sekadar kenaikan suku bunga.
Faktor eksternal memang berat. Konflik bersenjata AS-Iran di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari lalu memicu gelombang risk-off global. Semua mata tertuju ke Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi nadi perdagangan minyak dan gas dunia. Ketika kawasan itu terganggu, skenario lonjakan harga energi dan inflasi global yang kembali membara menjadi kalkulasi masuk akal. Dalam kondisi seperti ini, dolar AS jadi pelabuhan aman pilihan utama, dan indeks DXY sempat menyentuh level 100.
Tapi ada soal yang lebih mengganggu: faktor domestik. Realisasi defisit APBN 2025 tercatat 2,92% terhadap PDB, atau sekitar Rp 695 triliun. Angka itu hanya selisih tipis dari batas atas yang diamanatkan undang-undang, 3%. Ruang fiskal semakin sempit, belanja negara tetap tinggi, penerimaan belum cukup mengimbangi. Investor pun mulai mempertanyakan daya tahan disiplin fiskal pemerintah.
Lapisan kekhawatiran berikutnya soal arah kebijakan ekonomi. Pemerintah menyiapkan aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam, termasuk batu bara dan minyak sawit, disimpan penuh di bank-bank BUMN mulai 1 Juni 2026. Tujuannya memperkuat pasokan valas domestik dan membantu stabilitas rupiah, klaim yang masih perlu dibuktikan efektivitasnya di lapangan. Perubahan struktural sebesar ini, kalau komunikasinya dianggap belum jelas oleh pasar, justru bisa jadi bumerang. Ketidakpastian regulasi mendorong pelaku usaha mengurangi eksposur ke aset rupiah, bukan sebaliknya.
Kombinasi inilah yang membuat rupiah ambles lebih dalam dibandingkan ringgit Malaysia maupun dolar Singapura. Dua mata uang negara tetangga yang menghadapi tekanan eksternal serupa, tapi tidak seterpukul rupiah. Selisih itu adalah cerminan persepsi risiko domestik yang sedang naik. Persepsi tidak bisa dikebut hanya dengan intervensi pasar. Entah kebetulan atau tidak, pola ini persis seperti yang terjadi pada krisis-krisis kecil sebelumnya: pasar selalu menghukum mata uang yang fundamentalnya paling mudah dipertanyakan.