Satu per satu, Prabowo Subianto menanyai nilai market kapitalisasi bank-bank pelat merah yang hadir di Istana Kepresidenan, Kamis (18/6). Bukan basa-basi. Ini sinyal bahwa presiden betul-betul ingin tahu seberapa besar modal yang ia punya untuk mendorong agenda ekonominya.
Hasilnya cukup mencolok. Gabungan kapitalisasi pasar Himpunan Bank Negara (Himbara), yang terdiri dari Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), tembus sekitar Rp 1.100 triliun. Setara 10 persen dari total nilai seluruh perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Bukan angka kecil.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang juga merangkap CEO Danantara Indonesia, merinci valuasinya. Bank Mandiri berada di kisaran Rp 450 triliun. BRI tercatat sedikit di atas angka itu, sementara BNI mendekati Rp 200 triliun. Sisanya ditopang BSI dan BTN. "Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp 450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalisasi ya di bursa. Kemudian BRI slightly di atas Rp 450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp 200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp 1.100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia," ujar Rosan kepada wartawan seusai pertemuan.
Tapi rapat ini bukan semata soal angka di bursa. Ada dua arahan besar yang keluar dari Istana. Pertama, soal repositioning Himbara: bank-bank ini diminta tidak lagi berpikir sempit sebagai entitas yang mengejar laba. Prabowo menekankan bahwa kehadiran mereka harus dirasakan langsung oleh masyarakat lapis bawah, dari segmen UMKM hingga korporasi besar. "Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi," kata Rosan.
Kedua, ada kebijakan ekspor satu pintu yang mulai dibentuk. Ini yang agak luput dari sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa devisa hasil ekspor nantinya akan dikelola terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), lalu disalurkan lewat jaringan Himbara. Kalau ini benar-benar berjalan, dampaknya terhadap arus likuiditas di perbankan pelat merah bisa cukup besar. "Presiden berharap bank-bank ini memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Airlangga.
Rosan menambahkan satu catatan yang layak digarisbawahi: semua arahan ini harus dijalankan di atas rel kehati-hatian dan profesionalitas. "Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama," papar Rosan. Framing ini penting. Dorongan agar bank BUMN lebih aktif sebagai agen pembangunan selalu menyimpan risiko tersendiri bila tidak diimbangi tata kelola yang ketat. Sejarah mencatat bagaimana tekanan non-komersial bisa menggerogoti neraca bank pelat merah.
Ada satu komentar Rosan yang menarik perhatian: harga minyak dunia yang kini sudah di bawah 80 dollar AS per barel diharapkan memberi sentimen positif bagi perekonomian. Entah kebetulan atau tidak, pernyataan ini muncul tepat ketika kekhawatiran pasar soal perlambatan global sedang memuncak. Bagi Himbara, lingkungan suku bunga dan komoditas yang lebih lunak bisa membuka ruang untuk memperluas penyaluran kredit. Pertanyaannya, berapa lama kondisi ini bertahan?
Rapat Kamis kemarin lebih tepat dibaca sebagai deklarasi ulang peran. Prabowo ingin Himbara bukan hanya cermin valuasi pasar modal, tapi, meminjam kata Rosan, perekonomian yang "berdiri di atas kaki sendiri" dengan perbankan negara sebagai penyangga utamanya. Apakah arahan itu akan menjelma kebijakan konkret yang terukur, atau sekadar mandat yang menggantung, itu yang akan terjawab di kuartal-kuartal berikutnya.